CARITAU JAKARTA - Partai Demokrat memastikan akan melawan setiap kezaliman yang dialami partainya, termasuk penzaliman yang terkait dengan keputusan partai itu untuk mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Baca Juga: Kantongi Bukti Kecurangan, Tim Hukum Ganjar-Mahfud Siap Layangkan Gugatan Hasil Pilpres 2024 ke MK

Hal tersebut diungkapkan politisi Partai Demokrat, Vike Verry Pontoh menanggapi adanya dokumen hasil rapat pejabat Partai Komunis China (PKC) dengan antek-anteknya di Indonesia yang dibongkar pengamat politik Amir Hamzah.

"Kalau diminta komentarnya, kita perlu mempelajari betul tentang apa yang menjadi tujuan mereka, tapi yang pasti Demokrat tentu akan melawan kezaliman-kezaliman itu. Pasti kami akan melawan dengan aturan hukum yang berlaku,” kata Vike Verry Pontoh dikutip, Senin (12/6/2023).

Sebelumnya, pengamat politik Amir Hamzah menyebut, berdasarkan dokumen diketahui kalau penjegalan-penjegalan yang dilakukan rezim Jokowi terhadap Anies ternyata dimotori oleh PKC dan antek-anteknya di Indonesia melalui sebuah operasi yang disebut Operasi Naga Merah Putih.

Dalam dokumen itu bahkan disebut upaya penjegalan melalui kasus BTS yang menjerat politisi Nasdem, dan akan mengupayakan untuk membuat Mahkamah Agung (MA) menerima peninjauan kembali (PK) yang diajukan Moeldoko dalam kasus pengambilalihan Partai Demokrat.

Lebih lanjut Vike menegaskan, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah mengamanatkan bahwa segala sesuatu harus didasari dengan hal yang benar.

Artinya, kata dia, karena Indonesia merupakan negara hukum, maka aturan hukum harus ditempatkan paling atas.

"Yang jadi masalah, kita belum tahu apa yang mereka inginkan. Kalau mereka terbuka di depan kita, tentu kita akan memberi penjelasan-penjelasan. Kalau (apa yang mereka lakukan) sudah sampai pada hal yang menggangu marwah partai tentu kami lawan sesuai aturan yang berlaku," ujarnya.

Ketika disinggung bahwa jika apa yang disampaikan Amir Hamzah didasarkan pada dokumen yang valid, dan itu artinya penjegalan terhadap Anies dan upaya pengambilalihan Demokrat merupakan intervensi asing, Vike mengatakan bahwa masalah ini merupakan ranah DPP untuk menjawabnya, karena ia kader di DPD Demokrat DKI Jakarta.

Namun, ia mengatakan bahwa Demokrat punya bidang luar negeri. Bidang itulah yang akan melakukan komunikasi-komunikasi jika informasi itu valid. Soal upaya pengambilalihan Demokrat oleh Moeldoko, Vike mengatakan bahwa kepala staf presiden (KSP) itu telah 16 kali menggugat, dan kalah.

“Pada PK yang merupakan gugatan ke-17, dia mengaku punya novum baru, tapi ternyata novum itu merupakan novum yang dia gunakan pada gugatan sebelumnya yang telah dikalahkan pengadilan,” katanya.

Mantan anggota DPRD DKI Jakarta ini memastikan bahwa jika MA mengabulkan PK itu, maka bukan hanya akan menjadi preseden buruk bagi sistem peradilan di Indonesia, tetapi juga akan dilawan Demokrat dengan sepenuh tenaga.

“Kita akan lawan kezaliman itu,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Anies merupakan satu-satunya Bacapres yang tengah mati-matian dijegal rezim Jokowi, bahkan sejak dia masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Dalam kurun waktu itu, Anies pernah berkali-kali dilaporkan ke polisi, termasuk ketika dia menutup Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam rangka menata kawasan itu, dan dilaporkan ke KPK karena dituduh melakukan korupsi pada penyelenggaraan Formula E.

Setelah tidak menjadi gubernur dan memastikan diri untuk nyapres meski bukan kader partai, serangan terhadap dirinya makin masif. Oleh para buzzer rezim, dia didowngrade dengan dituduh sebagai gubernur yang tak becus kerja, tidak bisa melakukan apa-apa, dan Jakarta hancur-hancuran di tangan dia. Bahkan, dia juga dituding sebagai pembohong yang hanya mahir berkata-kata, dan distigma sebagai Bapak Politik Identitas. Padahal, fakta menunjukkan sebaliknya.

Setelah dicapreskan Nasdem, disusul Demokrat dan PKS, serangan makin menggila.

Pengamat politik Amir Hamzah, Sabtu (10/6/2023), membeberkan kalau berdasarkan dokumen yang dia dapat, serangan-serangan yang bermuara pada upaya penjegalan terhadap Anies itu merupakan bagian dari Operasi Naga Merah Putih, operasi untuk menjegal Anies dengan berbagai cara, termasuk upaya membuat Nasdem, Demokrat dan PKS mencabut dukungan kepada Anies.

Yang dia baca dari dokumen itu adalah pengungkapan kasus BTS menjerat kader Nasdem Johnny G Plate, dan upaya untuk mengintervensi MA agar mengabulkan PK Moeldoko. (DID)

Baca Juga: Situasi Pasca Pencoblosan Aman dan Kondusif, Kapolda Irjen Andi Rian: Terima Kasih Masyarakat Sulsel