CARITAU JAKARTA - Direktur Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul mengungkapkan sanksi yang diberikan terhadap Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo merupakan strategi politik. Adib mengatakan sikap PDIP terhadap Ganjar dan pendukungnya serupa pegas dalam passing power politik.

Sanksi tersebut diberikan justru dengan harapan untuk dapat melihat kenaikan elektabilitas Ganjar.

Baca Juga: Menkeu Tegaskan Tak Ada Perubahan Anggaran Bansos Kemensos pada 2024

"Istilah Ganjar digencet abis tapi sebenarnya tujuannya untuk mengatrol dia lebih tinggi saya meyakini analisis ini ya sama dengan 2019. Bu Mega saya katakan negarawan karena legowo mencapreskan Jokowi dan dinilai berhasil dua kali menang, Bu Mega saya yakin akan mengulangi kisah itu," kata Adib, Kamis (27/10/2022).

Diketahui Ganjar Pranowo dan FX Hadi Rudyatmo diberi sanksi PDIP. Ganjar disanksi lantaran pernyataannya siap menjadi capres 2024, sedangkan FX Hadi diberi sanksi berat karena menyatakan dukungan terhadap Ganjar.

Ia pun menilai, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tengah mencoba solidaritas para kader. "Pertama hanya cek solidaritas internal. Kedua bahwa di balik semua faksi di PDIP coal capres. Bu Mega-lah yang punya peran sentral di sana," ucapnya.

Adib pun meyakini bahwa PDIP bakal mengusung Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden 2024. Meskipun, yang santer saat ini Puan Maharani yang akan maju.

"Bu Mega mau berspekulasi memberikan seorang Puan dengan resiko, PDIP tidak hattrick pemilu saya kira terlalu berisiko kalo Bu Mega ambil itu," ujarnya.

Apabila Ganjar yang maju, maka diprediksi PDIP akan mengulang kisah memenangkan Pemilu dua periode. 

"Saya yakin Bu Mega akan ulangi kisah Jokowi di 2014 , karena saya lihat adalah ketika solidaritas internal PDIP ini sudah di ketemukan formulanya, PR-nya satu, mencari koalisi, mencari konfigurasi politik untuk usung Ganjar," jelasnya. (DID)

Baca Juga: 'Lebih Cepat Lebih Baik' Ini 14 Alasan Pilpres 2024 Satu Putaran Memberikan Keuntungan Bagi Rakyat