CARITAU JAKARTA - KPU mengaku telah menerima surat dari Pusat Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal dugaan transaksi janggal bernilai triliunan rupiah di masa kampanye partai politik peserta Pemilu 2024. 

Anggota KPU RI, Idham Holik mengatakan, surat itu telah diterimanya. Adapun dalam surat itu, ujar Idham berisikan tentang transaksi aliran dana para bendahara Parpol pada periode April-Oktober 2023. 

Dirinya mengungkapkan, dalam surat PPATK itu tertera laporan transaksi keuangan baik laporan keuangan masuk ataupun keluar dengan nilai yang ditaksir dapat mencapai triluan rupiah. 

"Dalam surat PPATK ke KPU RI itu PPTAK menjelaskan bahwa ada rekening bendahara parpol pada periode April-Oktober 2023 terjadi transaksi uang, masuk ataupun keluar, dalam jumlah yang berkisar ratusan milyar rupiah," kata Idham dikutip, Minggu (17/12/2023).

Idham menjelaskan, bahwa pada surat itu, PPATK mengungkapkan bahwa terdapat aliran transaksi keuangan yang masuk dan keluar dari rekening bendahara parpol di duga untuk menggalang suara di Pemilu 2024. 

"PATK menjelaskan transaksi keuangan tersebut berpotensi akan digunakan dalam rangka untuk penggalangan suara yang akan merusak nilai demokrasi Indonesia," katanya.

Kendati demikian, Idham menyebut bahwa dalam surat itu PPATK tidak menjelaskan lebih rinci mengenai sumber dana dan aliran dana tersebut sehingga harus dikrocek serta dianalisa lebih lanjut.  

"Terkait transaksi ratusan milyar tersebut, PPATK tidak merinci sumber dan penerima transaksi keuangan tersebut," ujar Idham. 

"Data hanya diberikan dalam bentuk data global, tidak ter-rinci, hanya berupa jumlah total data transaksi keuangan perbankan," sambungnya.

Idham menambahkan, oleh sebab itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan PPATK lebih lanjut perihal temuan dugaan transaksi janggal bernilai triliunan rupiah itu yang di duga untuk mengakomodir urusan kampanye pemilu 2024 tersebut. 

"Jadi dengan demikian, KPU pun tidak bisa memberikan komentar lebih lanjut," tandas Idham. (GIB/DID)