CARITAU JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta melalui Satpol PP Provinsi DKI Jakarta melakukan pemusnahan hasil operasi minuman beralkohol yang berlangsung di Silang Monas Sisi Tenggara, Jakarta Monas, pada Jumat (18/11/2022).

Minuman-minuman beralkohol tersebut disita dari tempat-tempat penjualan ilegal atau para pedagang minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku (Ilegal/tanpa izin), serta minuman beralkohol oplosan.

Baca Juga: Hadirkan Komoditas Baru untuk Sembako Murah di Jakarta, Pj Heru Harapkan Sinergi Lintas Sektoral

Penjabat (Pj) Gubernur DKI, Heru Budi Hartono secara simbolis melakukan pemusnahan minuman beralkohol bersama Kepala Satpol PP DKI, M. Arifin; Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali; dan Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi DKI Jakarta.

Pemusnahan minuman beralkohol yang dilakukan hari ini merupakan hasil patroli bersama Satpol PP, TNI dan POLRI, serta pengaduan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui kanal-kanal pengaduan resmi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Surat Penyitaan dari Pengadilan Negeri di 5 (lima) wilayah Kota Jakarta, minuman beralkohol yang dimusnahkan sebanyak 14.447 botol.

"Hari ini Pemprov DKI bersama Polda, Pengadilan Negeri, dan seluruh jajaran termasuk TNI beberapa waktu yang lalu dipimpin oleh Satpol PP tentunya dari Polda dan Kodam, melakukan operasi penertiban miras. Dan hari ini, sebagaimana laporan Pak Kasatpol PP tadi, sebanyak 14.447 botol telah dimusnakan," kata Heru.

"Tentunya saya atas nama Pemprov DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada jajaran Polda, Kodam, dan Pengadilan Negeri yang telah bersama-sama menegakkan hukum terkait dengan minuman beralkohol tanpa izin," lanjutnya.

Diharapkan dengan adanya kegiatan penertiban dan pemusnahan minuman beralkohol tersebut dapat memberikan  gambaran kepada masyarakat bahwa Pemprov DKI Jakarta berupaya melindungi masyarakat dari peredaran minuman beralkohol tanpa izin.

Dengan memusnahkan barang-barang hasil operasi minuman beralkohol juga dapat meminimalisir dan mengendalikan peredaran tanpa izin di wilayah Jakarta, serta melindungi masyarakat dari bahaya minuman beralkohol bahkan minuman oplosan yang dapat mengakibatkan kematian.

Kegiatan penertiban dan pemusnahan minuman beralkohol ini dilaksanakan secara terus-menerus/konsisten. Kemudian juga dilakukan tindakan preemtif, preventif, dan represif; serta prinsip KIS: Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi.

Pengawasan atas penyalahgunaan konsumsi ataupun peredaran minuman beralkohol adalah kewajiban seluruh warga. Sebab kondisi tersebut sangat meresahkan masyarakat dan berpotensi menimbulkan kerawanan sosial bahkan kriminalitas.

Untuk itu, Heru pun mengajak tokoh-tokoh lingkungan dan kepemimpinan dalam masyarakat untuk berkolaborasi dan bersinergi mengampanyekan kebijakan terkait pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Jakarta.

Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, M. Arifin menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta terus berkomitmen menjaga keselamatan dan keamanan warga Kota Jakarta dari peredaran minuman beralkohol ilegal atau tanpa izin, serta mempersempit ruang gerak peredaran minuman beralkohol ilegal di wilayah Jakarta.

Para pedagang minuman beralkohol ilegal dan oplosan juga akan dikenakan sanksi tegas atau tindak pidana ringan (tipiring), baik pidana kurungan maupun denda yang nantinya ditetapkan dalam putusan pengadilan.

"Operasi penindakan minuman beralkohol yang kami lakukan adalah untuk mereka para pedagang yang melakukan penjualan tanpa izin sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam peraturan. Sehingga mereka-mereka ini yang ilegal tanpa izin itu kita lakukan tindakan penyitaan dan dilanjutkan hari ini dimusnahkan. Sedangkan peredaran minuman beralkohol yang memiliki izin kelengkapan dokumen terpenuhi maka itu diperbolehkan," terangnya. (DID)

Baca Juga: Pemprov DKI Mulai Kebijakan WFH 50% pada Senin Besok, Pj Heru Pastikan Pelayanan Tetap Berjalan