CARITAU JAYAPURA – Proses pembebasan pilot Susi Air terus memakan korban. Karena itu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan turut terlibat aktif dalam pembebasan pilot sehingga penanganan secara persuasif bisa lebih optimal dengan begitu tidak ada lagi kontak senjata.

Kepala Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua Frits Bernard Ramandey di Jayapura, Senin (17/4/2023), mengatakan penyanderaan pilot yang sudah dua bulan lebih ini hingga kini belum menemui titik terang, bahkan mengakibatkan adanya korban jiwa.

Baca Juga: Temuan Komnas HAM: Ratusan Warga Baduy dan PMKS di Panti Sosial Kehilangan Hak Suara

“Kami menyampaikan bela sungkawa atas insiden yang terjadi pada Sabtu (15/4) yang mengakibatkan enam anggota TNI gugur di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan,” katanya.

Pasca penyanderaan pilot ini, kata Frits, siklus kekerasan baik fisik dan psikis terjadi secara terus menerus, tidak hanya masyarakat yang menjadi korban bahkan pihak TNI juga.

“Jika siklus ini dibiarkan maka akan memberikan dampak situasi HAM yang semakin buruk, terutama di wilayah pegunungan akan terdampak,” ujarnya.

Untuk itu, menurut Frits perlu ada pendekatan secara persuasif karena kekerasan tidak boleh dibalas dengan kekerasan karena akan menimbulkan kekerasan baru seperti yang terjadi pada Sabtu (15/4).

“Pada situasi seperti ini yang paling bertanggung jawab adalah negara di mana diwakili oleh pemerintah karena itu sesuai dengan arahan dari Presiden Jokowi kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk menyelesaikan kasus tersebut sebaiknya mengedepankan upaya persuasif,” katanya lagi.

Seperti dilansir dari Antara, Frits berharap adanya pembentukan tim yang lebih presentatif dengan otoritas dan bekerja secara baik dengan melaporkan langsung kepada Presiden.

“Tim tersebut nantinya akan menghadirkan elemen masyarakat dan instansi lokal yang memiliki kemampuan berkomunikasi dengan semua pihak sehingga menyelesaikan kekerasan bersenjata di Papua,” ujarnya lagi. (FAR)

Baca Juga: Komnas HAM Minta Bawaslu Jamin Hak Konstitusional Kelompok Rentan di Pemilu 2024