CARITAU JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) angkat bicara perihal minimnya Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus disejumlah sektor lingkungan dan tidak terdatanya 600 warga suku Baduy, Banten di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, berdasarkan hasil pengamatan nya dilapangan, pihaknya menemukan terapat 600 warga suku Baduy kehilangan hak pilihnya lantaran tidak memiliki e-KTP dan tidak terdaftar di DPT Pemilu 2024.

Atnike menuturkan, temuan itu tercatat setelah pihaknya telah melakukan pengamatan di 14 provinsi dan 50 kabupaten/kota sejak 12 Februari hingga 16 Februari 2024.

Dirinya mengatakan berdasarkan hasil dari pengamatan dilapangan, selain 600 warga suku Baduy yang kehilangan hak pilih, ada sebanyak ratusan tenaga medis dan pekerja di IKN juga kehilangan hak pilihnya imbas tidak ada TPS khusus. 

"Sebanyak 600 orang Masyarakat Adat Baduy Luar belum memiliki eKTP sehingga tidak terdaftar sebagai pemilih" ungkap Atnike dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (22/2/2023). 

Ia menegaskan, pendataan KPU terhadap masyarakat adat untuk memfasilitasi gak pilihnya juga menjadi masalah yang hingga saat ini belum terpecahkan oleh KPU RI.

"Kekhususan wilayah masyarakat adat juga telah menjadi tantangan yang belum mampu diatasi oleh pihak Penyelenggara Pemilu bagi pemenuhan hak pilih kelompok masyarakat adat," ungkap Atnike.

Atnike menambahkan, pihaknya juga menemukan bahwa masih adanya TPS yang tidak ramah terhadap pemilih disabilitas salah satunya, tidak menyediakan surat suara braile kepada pemilih netra.

"Ditambah, minimnya pemilu akses bagi kelompok disabilitas. Selain sarana dan prasarana di lokasi TPS yang tidak ramah disabilitas, Komnas HAM juga tidak menemukan adanya surat suara braile bagi pemilih netra," ucapnya.

"Dan ratusan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di berbagai pantai sosial tidak dapat menggunakan hak pilihnya, karena tidak terdaftar sebagai DPTb di lokasi panti sosial," tandas Atnike. (GIB/DID)