CARITAU JAKARTA - Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Italia, telah merilis hasil survei mengenai tingkat partisipasi dan tantangan pelajar/mahasiswa dalam pemilu 2024 di Luar Negeri.

Survei yang diselenggarakan tanggal 10 sampai 17 Januari 2023 itu dilakukan guna megukur dan melihat sejauh mana tingkat kesadaran pelajar diluar negeri dalam rangka berpartisipasi untuk menyambut kontestasi Pemilu 2024. 

Baca Juga: Kartu Merah untuk Ketua KPU RI

Ketua PPI Italia, Erwin Natosmal Oemar menilai, berdasarkan hasil riset yang dilakukan, tingkat partisipasi para pelajar di luar negeri untuk ikut menyumbangkan hak suara pada Pemilu sangat tinggi. Angkanya, lanjut Erwin hingga mencapai 94,5%. 

Erwin mengungkapkan, meski tingkat partisipasinya tinggi, namun yang menjadi tantangan para pelajar diluar negeri yakni mengenai sumber informasi soal kepemiluan yang sangat rendah untuk dijangkau.

Erwin mengatakan, berdasarkan hasil surveinya, sebanyak 84,03% responden mengaku kesulitan untuk mendapatkan informasi soal kepemiluan di Indonesia. 

“Pada sisi lain, tantangan utama untuk para penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, yakni agar dapat memastikan kualitas dan kuantitas partisipasi para pelajar/mahasiswa di luar negeri," kata Erwin dalam agenda diskusi publik yang digelar oleh Koalisi Pewarta Pemilu (KPP) bertajuk 'Tingkat Partisipasi dan Tantangan Pemilu 2024 di Luar Negeri' secara daring, Jumat (20/1/2023).

"Adalah soal ketersediaan informasi 57,63 persen. Setelah itu berturut-turut jarak 32,2 persen dan waktu 5,93 persen," lanjut Erwin.

Sementara itu, dalam agenda diskusi tersebut turut hadir Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Yulianto Sudrajat dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja dan Staf Khusus dari Kementrian Luar Negeri.

Menurut Erwin, atas hal tersebut, yang layak mendapatkan perhatian penyelenggara pemilu terhadap pemilih luar negeri adalah soal rendahnya pemahaman tentang cara atau metode memberikan suara di luar negeri yakni sebesar 77,31%. 

Erwin mengungkapkan, permasalahan selanjutnya, yakni mengenai ketidaktahuan cara melakukan komplain ketika menemukan pelanggaran pada saat proses penyelenggaraan pemilu. 

Ia megungkapkan, sebanyak 87,39% pelajar tidak mengetahui perihal akses untuk melapor soal pelanggaran pemilu dalam penyelengaraan di luar negeri. Erwin menambahkan, hal tersebut semestinya menjadi perhatian serius bagi penyelenggara dan pengawas pemilu agar dapat memberikan solusi terkait hal tersebut.

“Isu pelanggaran dan pengawasan ini harus menjadi perhatian besar bagi pihak-pihak baik penyelenggara pemilu ataupun pengawas yakni terutama Bawaslu,” tandas Erwin. (GIB)

Baca Juga: Presiden Cuti Kampanye, Pengamat: Negara Bakal Terabaikan