CARITAU JAKARTA - Polda Metro Jaya (PMJ) menyatakan kesiapannya mengamankan pelaksanaan kampanye peserta pemilu 2024 dalam wilayah hukum DKI Jakarta dan sekitarnya. KPU menjadwalkan kampanye perdana pasangan Capres-Cawapres pada Selasa (28/11/2023). 

Dalam mengawal kampanye, Polda Metro Jaya akan bersinergi dengan TNI dab Pemprov DKI, serta KPU Provinsi DKI Jakarta. 

Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto menyatakan, sejauh ini pihaknya sudah membangun komunikasi dan koordinasi dengan TNI, Pemprov DKI serta KPU DKI Jakarta, dalam rangka mengawal operasi cipta kondisi pada kegiatan kampanye peserta pemilu 2024. 

Menurutnya, koordinasi dan sinergritas terhadap seluruh elemen harus dilakukan dalam mewujudkan cita-cita pelaksanaan Pemilu damai di kontesasi Pemilu 2024. 

"Insya Allah ya, jadi bukan hanya polri, TNI, pemerintah, pak gubernur dan jajarannya, kami semua sudah berupaya untuk membuat yang diawal-awal lalu yang cipta kondisi," kata Karyoto saat menghadiri agenda 'Deklarasi Pemilu Damai' yang di KPU RI, Jl. Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023). 

Dirinya menegaskan, bahwa pihaknya bersama TNI dan Pemprov DKI Jakarta akan bekerjasama secara maksimal untuk mengamankan kegiatan kampanye peserta Pemilu serta seluruh tahapan penyelenggaraan kontesasi Pemilu 2024. 

Menurut Karyoto, koordinasi dan sinergritas itu harus dilakukan Polri, TNI dan juga Pemprov DKI jakarta dalam rangka mewujudkan pelaksanan Pemilu damai dan untuk mencegah munculnya potensi konflik di masyarakat pada pelaksanaan kontesasi Pemilu 2024. 

"Sekarang sudah mulai masuk fase-fase tahapan ya, jadi yang menjadi konsen kami itu terhadap tahapan pemilu kita amankan secara maksimal," tegas Karyoto. 

Ia menambahkan, sebagai institusi yang telah diberikan amanat oleh undang-undang untuk menegakan hukum di Indonesia pihaknya akan terus membangun koordinasi kerjasama dengan pemerintah dan TNI dalam rangka untuk mengawal demokrasi di tanah air khususnya dalam pelaksanan Pemilu 2024. 

"Ya jadi kami, pemerintah dengan TNI akan saling bahu membahu (mengawal prinsip demokrasi di Indonesia)," tandas Karyoto. (GIB/DID)