CARITAU JAKARTA - Pengamat politik Citra Institute, Efriza merespon soal pernyataan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyebut Presiden Jokowi bisa mengambil cuti untuk berkampanye di Pemilu 2024.

Pernyataan KPU tersebut tak terlepas dari pernyataan Jokowi yang menyebut presiden, menteri ataupun pejabat daerah boleh ikut berkampanye dan berpihak kepada salah satu calon di pilpres, asalkan ajukan cuti terlebih dahulu.

Efriza menilai aturan cutinya Presiden untuk ikut berkampanye dalam Pilpres 2024 ditenggarai akan berdampak terabaikannya negara meski dalam teknisnya tugas kepresidenan bisa digantikan oleh wakil presiden.

Dia menyebut, putusan cutinya presiden untuk berkampanye di Pemilu 2024 disinyalir berimbas bakal terbengkalai nya kebijakan -kebijakan yang sedang berjalan.

"Dampak dari cutinya presiden adalah keputusan dan kebijakan pemerintah untuk mengatasi persoalan di masyarakat, akan terabaikan, karena tidak dapat digantikan peran presiden kepada wakil presiden," kata Efriza kepada caritau.com, Jumat (26/01/2023). 

Diketahui, ketentuan aturan terkait presiden, menteri dan juga pejabat daerah bisa ikut kampanye pemilu asalkan ajukan cuti itu telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Sebelumnya, Jokowi mengklaim bahwa pernyataannya diatur didalam Undang-Undang No 7 tahun 20017 tentang Pemilu. 

"Jelas saja jika Presiden Jokowi cuti, memang negara masih punya pemimpin yakni wakil presiden sesuai Pasal 8, ayat (1) UUD 1945," katanya.

"Hanya saja, wakil presiden tidak punya kewenangan dalam rangka pembuatan kebijakan," sambung Efriza.

Efriza menambahkan, jika nantinya Presiden Jokowi mengajukan cuti maka ditenggarai berdampak akan menimbulkan masalah baru sebab bakal memunculkan stagnansi di dalam roda pemerintahan. 

"Artinya negara hanya bergerak dalam koordinasi semata. Jadi ini artinya negara bahasa Sarkasnya tidak bekerja, sekadar berkegiatan bersama saja," tandas Efriza. (GIB/DID)