CARITAU JAKARTA – Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) berharap Pemilu 2019 menjadi catatan penting bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Pelaksanaan Pemilu 2019 harus menjadi catatan penting bagi penyelenggara Pemilu seperti KPU dalam memaksimalkan Pemilu 2024," kata Rafsanjani, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PB PMII, saat beraudiensi dengan KPU RI di Jakarta, Jumat (2/9/2022).

PB PMII menyampaikan sejumlah pokok pikiran penting sebagai masukan.

"Untuk Pemilu 2024, PB PMII mendorong dan mengawal sejumlah isu utama dalam pelaksanaan Pemilu, seperti partisipasi masyarakat, korupsi pemilu, eks koruptor, kampanye di kampus, serta sejumlah isu turunan lainnya," jelasnya.

Baca Juga: Pasca Pemilu 2024, DKPP Kebanjiran Aduan dengan Anggaran Minim

Sementara Koordinator Pemantau Pemilu PB PMII Hasnu memaparkan beberapa cacatan kritis hasil pemantauan pada setiap tahapan pelaksanaan pemilu.

Pertama, Tim Pemantau Pemilu PB PMII menyoroti insiden pencatutan nama penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu bahkan nama warga, menjadi kader parpol.

"Pemantau Pemilu PB PMII akan melaporkan sejumlah parpol yang tidak patuh terhadap UU Pemilu dan aturan main KPU ke Bawaslu. Dan bahkan akan memproses hal tersebut ke tindak pidana umum yang menjadi kewenangan pihak kepolisian," katanya.

Kedua, Pemantau Pemilu PB PMII juga mendorong agar caleg eks koruptor mendapat peringatan khusus melalui keterangan pada alat peraga kampanye dan surat suara, untuk menunjukkan kepada pencoblos bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana korupsi.

"Hal itu penting dilakukan KPU sebagai bentuk pendidikan politik kepada publik, sebagai pemilik kedaulatan, agar kemudian rakyat kita cerdas dalam memilih pemimpinnya," kata Hasnu.

Ketiga, Pemantau Pemilu PB PMII juga terus mendorong agar kampus dijadikan ruang kampanye bagi parpol.

"Karena sesungguhnya pemilih rasional itu ada di kampus," tambahnya.

Menurut dia, kampus harus menjadi kompas di tengah kebuntuan demokrasi serba pragmatis, biaya politik mahal, isu politik uang, kampanye hitam, hoaks dan SARA, serta pola rayuan buzzer dalam menggiring opini publik untuk mendukung capres dan cawapres.

Perbuatan para buzzer di media sosial bisa menyesatkan kewarasan akal sehat publik dalam menjatuhkan pilihan politiknya pada Pemilu Serentak 2024.

Anggota KPU RI Augus Mellaz menyambut baik kehadiran perwakilan PB PMII. Augus mengatakan bahwa KPU RI akan menempatkan kelompok cipayung seperti PB PMII sebagai mitra strategis dalam menjaga kedaulatan pemilu.

August Mellaz seperti dirilis Antara mengakui, KPU memiliki pokok-pokok pikiran serupa dengan PB PMII yang menjadi konsentrasi utama dalam setiap tahapan pemantauan di Pemilu Serentak 2024.

"KPU RI akan menjalin hubungan baik dengan PB PMII demi sama-sama menyukseskan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024," ujarnya.(HAP)

 

Baca Juga: Soal Sengketa Pilpres 2024, SDR: MK Jangan Jadi Perpanjangan Kaki Penguasa