CARITAU JAKARTA - Calon Gubernur DKI Jakarta mendatang selain bisa bekerja juga harus berusia muda serta bebas korupsi. Hal itu diungkapkan Ketua DPW PSI DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina.

Elva mengatakan kriteria ini didapatkan usai menghimpun aspirasi masyarakat di lapangan hingga suara calon legislatif (caleg) PSI. Selain itu, menurutnya, kriteria ini juga selaras dengan hasil rembug rakyat yang dihimpun PSI selama 2 bulan terakhir.

Baca Juga: Bawaslu: Keputusan KPU Tutup Diagram Perhitungan Sementara, Sesuai Rekomendasi

"Jadi kalau misalnya nyambung sama hasil rembug rakyat yang dilakukan PSI, baik secara online maupun turun blusukan langsung di masyarakat, caleg, pengurus, kader, itu paling banyak masukan dari masyarakat terkait tipikal pemimpin yang kayak apa sih yang masyarakat mau? Pertama yang kerjanya kelihatan bagus," kata Elva dikutip Jumat (23/6/2023).

"Kedua yang muda, supaya nggak 4L, lo lagi lo lagi. Terakhir yang tidak korupsi. Jadi 3 poin itulah yang paling banyak kami dengar di masyarakat saat rembuk rakyat dilakukan," lanjut dia.

Dirinya berharap kriteria ini bisa dijadikan rujukan partai politik (parpol) lainnya untuk mengusung pemimpin Kota Jakarta. Dia juga menilai sosok Cagub DKI yang akan dipilih masih merujuk standar nasional, sekalipun nantinya Jakarta tak lagi menyandang status Ibu Kota Negara.

"Sudah pasti ada transisi, tapi 5-10 tahun ke depan jakarta tetap jadi, spotlightnya akan tetap nasional, sehingga calon-calon pimpinan DKI Jakarta berikutnya itu spotlightnya masih spotlight nasional. Rasanya masih rasa Pilpres," jelasnya.

"Sehingga nanti ke depannya inilah yang bisa dijadikan parpol untuk kemudian memilih siapa pemimpin DKI Jakarta berikutnya," sambung dia

Elva berharap agar calon Gubernur maupun Calon Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta bisa diisi oleh perempuan. Menurutnya, hal ini diperlukan agar kebijakan yang dikeluarkan tak bias gender. Ditambah lagi, Indonesia pernah dipimpin oleh seorang presiden perempuan.

'Lebih bagus lagi cagub atau cawagubnya ada perempuan. Jadi akan baik juga kalau misalnya ada cagub cawagubnya yang perempuan karena mengartikulasikan kebijakan-kebikakam yang tidak bias gender itu ga cukup hanya bicara di satu SKPD aja atau hanya di satu sektor aja tapi harus ada political will, ada perempuan pegang kekuasaan dan pegang kemampuan buat peraturan daerah mengganggarkan APBD ke mana,” ucapnya.

“Itu penting kemudian punya cagub-cawagub perempuan. Hari ini aja Indonesia punya presiden perempuan. Jadi kenapa nggak cagub dan cawagub DKI Jakarta seorang perempuan dan PSI ingin torehkan sejarah hadirnya gub dan wagub perempuan di DKI Jakarta,” sambungnya.

Seperti diketahui, PSI bakal mengumumkan calon Gubernur DKI Jakarta hasil rembuk rakyat pekan depan. Diketahui, setidaknya ada sembilan nama yang disodorkan PSI sebagai calon DKI 1.

“Kita sudah berjalan sudah 2 bulan, jadi masyarakat Jakarta sudah memilih di acara rembuk rakyat, ada Mas Gibran, Bang Zaki, Ridwan Kamil, ada Grace Natalie, dan ada figur-figur lain, hari Jumat ini akan kita umumkan 3 teratas yang nantinya akan memberikan sedikit gambaran yang lebih jelas, siapa calon gubernur yang akan diusung oleh PSI,” kata Anggota DPRD DKI Jakarta dari William A Sarana kepada wartawan di Ruang F-PSI DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (20/6/2023).

William menjelaskan sembilan nama yang disuguhkan ke publik merupakan hasil penyaringan di internal PSI. Setelah voting dibuka selama 2 bulan terakhir, nama Putra Sulung Presiden Joko Widodo yang juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming muncul sebagai sosok yang mendapatkan voting tertinggi.

“Sudah 2 bulan hasil nya bisa dilihat di website, Mas Gibran salah satu yang tertinggi, dan ada beberapa figur lain yang ada di bawahnya. Nanti Jumat kita umumkan siapa saja 3 teratas dan berikan gambaran,” jelasnya.

Anggota Komisi A itu memandang Gibran merupakan pemimpin yang sukses memajukan Kota Solo, sekalipun usianya masih muda. Sehingga, sosok Gibran diyakini dapat membawa perubahan Jakarta ke arah lebih baik.

Di samping itu, PSI juga mengaku tak pernah memperhatikan usia dalam mengusung sosok potensial. Menurutnya, selama usia Gibran memenuhi batas usia administratif maka ia pun memiliki hak yang sama dengan kandidat lainnya. (DID)

Baca Juga: Aksi Selamatkan Demokrasi