CARITAU JAKARTA - Ratusan massa yang tergabung dalam organisasi Poros Buruh untuk Perubahan menggelar aksi demonstrasi di depan kawasan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rabu (21/2/2024).

Ratusan massa mengkritik keras dan menuding KPU RI melakukan kecurangan terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024.

Dalam tuntutannya, massa meminta KPU agar menjaga marwah independensi sebagai penyelenggara pemilu dan tidak berpihak kepada salah satu Paslon dalam proses penghitungan suara hasil Pemilu 2024.

Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 92, Narti menilai aksi yang digelar kali ini adalah representasi bentuk tanggung jawab publik untuk mengingatkan seluruh komisioner KPU terhindar dari kepentingan politis Pemilu 2024.

Selain itu, ia mengkritik keras sikap KPU yang dinilai angkuh lantaran tidak proaktif mendengarkan aspirasi masyarakat, melainkan malah memasang tembok pembatas berbahan beton setinggi kurang lebih 1,8 meter.

"Kita punya tanggung jawab untuk mengingatkan KPU. Kita lihat saat ini kita menggelar aksi tapi apa jawaban dari KPU malah membuat beton-beton tembok penghalang dan tak mau menemui rakyatnya," kata Narti diatas mobil komando.

Dirinya juga menyayangkan sikap dari ke tujuh komisioner KPU yang ditenggarai enggan menemui masa untuk menyampaikan aspirasi politiknya yang berkaitan dengan dugaan pemilu curang.

Menurutnya, sikap KPU itu telah mencederai perasaan rakyat, lantaran sebagai lembaga yang di percaya untuk menyelenggarakan Pemilu seharusnya KPU bersikap proaktif bukan menutup diri untuk berdiskusi dengan masyarakat.

"Padahal anda dibayar dari hasil keringat rakyat tapi anda tidak proaktif dan malah menutup diri dari rakyat," tegasnya.

Narti mengungkapkan, kritik dan masukan yang disampaikan hari ini merupakan bentuk tanggung jawab masyarakat dan sentilan keras terhadap KPU yang diduga tidak lagi mendengarkan masukan dan saran dari masyarakat.

Disisi lain, dirinya menilai bahwa hari ini, para penguasa semakin menunjukan keserakahan yang berimbas terhadap tergerusnya prinsip kehidupan layak dan juga kesejahteraan masyarakat.

Narti menambahkan, padahal sejauh ini, rakyat terus ditekan dengan beban pajak yang tinggi namun pemerintah tidak dapat memberikan keadilan dan juga menjamin kemakmuran kehidupan masyarakat.

"Kami sebagai rakyat Indonesia juga memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan penguasa- penguasa yang hari ini menzalimi rakyatnya sendiri," ujar Narti.

"Rakyat membayar pajak tapi ya rakyat nya ditindas dan tidak lagi diberikan keadilan, kemakmuran padahal Indonesia negeri kita sangat kaya," sambungnya. (GIB/DID)