CARITAU BANDUNG – Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) resmi meluncurkan pemetaan  Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tematik dengan mengusung tema "Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Juga Pemilihan Serentak 2024  Isu Stategis Politik Uang”. Adapun peluncuran IKP Tematik Isu Politik Uang tersebut telah diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat, Minggu (13/8/2023).

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty mengatakan, IKP tematik tersebut telah terbagi menjadi lima poin yakni mengenai pelanggaran politik uang, netralitas ASN, hoaks politik sara, kampanye di medsos dan integritas penyelenggara pemilu.

Baca Juga: Polri Minta Masyarakat Tetap Jaga Persatuan dan Kesatuan Jelang Pencoblosan Pemilu 2024

Lolly Suhenty menjelaskan, peluncuran IKP itu dilakukan dalam rangka melakukan mitigasi terhadap munculnya tindakan yang ditenggarai telah beresiko melanggar ketentuan aturan soal kerawanan kepemiluan.

Dalam konteks ini, menurut Lolly, kerawanan pemilu adalah segala hal yang ditenggarai juga berpotensi mengganggu serta menghambat berbagai proses pemilu yang demokratis.

Oleh karena itu, ia menerangkan, terdapat empat (4) poin terkait tujuan memetakan IKP yakni pertama untuk mencegah resiko dugaan kecurangan melalui pemetaan dan instrumen  dalam penyelenggaran kontestasi Pemilu 2024.

"Tujuannya ada empat (4) yakni pertama untuk melakukan pemetaan kerawanan isu soal politik uang. Lalu yang kedua menjadikan pemetaan politik uang ini menjadi sebuah instrumen," jelas Lolly.

Adapun tujuan yang ketiga yakni agar Bawaslu dapat membuat proyeksi ataupun deteksi dini terhadap wilayah mana saja yang beresiko terjadinya pelanggaran mengenai indeks kerawanan politik uang di pemilu 2024.

Adapun tujuan yang terakhir adalah poin-poin yang sudah terekapitulasi itu dapat dijadikan instrumen lanjutan dalam membentuk program-program kerja kepemiluan.

"lalu ketiga itu kita mampu membuat proyeksi maupun deteksi dini dalam rangka upaya untuk pencegahan, dan keempat adalah menjadikan IKP sebagai instrumen untuk melakukan dasar program-program yang harus kita lakukan," terang Lolly.

Ia menambahkan, secara internal pemetaan ini diperlukan Bawaslu dalam rangka merangkul seluruh stakeholder pemerintahan, organisasi masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat guna sama-sama membantu melakukan mitigasi soal tindakan kecurangan di kontestasi Pemilu 2024.

"Itu menjadi sesuatu yang telah bergelinding yang harus kita cegah bersama-sama. Begitupun parpol begitupun masyarakat sipil kegiatan Pemilu termasuk teman-teman jurnalis," tandas Lolly. (GIB)

Baca Juga: Prabowo Subianto Inginkan Pendidikan Bermutu Bagi Santri