CARITAU JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Trisakti Radian Syam memperingatkan pemerintah agar tidak menjadikan resesi global sebagai alasan untuk menunda Pemilu tahun 2024. 

"Resesi ekonomi tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan Pemilu di tahun 2024 di Indonesia karena pemilu merupakan hak konstitusional rakyat Indonesia yang jelas diatur baik di dalam Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 22E UUD NRI 1945," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/10/2022). 

Baca Juga: Apresiasi Dukungan JK, Jubir Timnas AMIN: Semoga Jadi Momentum Tokoh Lain Dukung Anies-Muhaimin

Ia menjelaskan bahwasanya KPU dan Bawaslu sudah mulai menjalankan kewenangannya sesuai UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Bahkan Bawaslu pun sudah mulai melakukan tahapan rekrutmen Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).

Jadi, kata dia, jika Pemilu 2024 ditunda, maka kedua lembaga tersebut akan sangat terdampak.

"Setidaknya pemerintah sudah memperhitungkan kondisi resesi dan Pemilu 2024 pun sudah dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya," tandas pria yang aktif sebagai Direktur Eksekutif IndiGo NetWork itu.

Selain itu, ia menjelaskan salah satu parameter demokrasi yakni adanya siklus pergantian kepemimpinan dilaksanakan melalui proses pemilu secara teratur dan pemilu di Indonesia dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.

"Nanti akan ada kurang lebih 271 daerah yang harusnya menjalankan pilkada di tahun 2022 dan 2023 ditunda hingga November 2024," imbuh Radian

Ia berharap, para elit partai politik yang tergabung dalam Kabinet Jokowi-Ma'ruf untuk tetap menjaga solidaritas hingga tahun Pemilu 2024.

"Jangan mencoba menggulirkan isu penundaan pemilu, serta jika ada parpol yang sudah menyampaikan nama capresnya itu bagian dari dinamika politik, agar kemudian rakyat juga memiliki banyak kesempatan untuk melihat para capresnya," pinta dia.

Sebagai informasi, beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, menyebut bahwa Indonesia bakal terdampak dari bahaya resesi global di tahun 2023. Hal ini tentunya akan mempengaruhi seluruh sektor di Indonesia, termasuk sektor politik.

"Kita bertemu lagi saat situasi ekonomi global menjadi lebih menantang dan saya tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dunia dalam keadaan bahaya," ucap Sri Mulyani di acara 4th Finance Ministers and Central Bank Governor Meeting, Rabu (12/10/2022) lalu. (RMA)

Baca Juga: Kemenkeu Anggarkan Pemilu Serentak 2024 hingga Rp 71,3 Triliun, Berikut Rinciannya