CARITAU JAKARTA - Upaya PDIP untuk 'mengawinkan' Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto tampaknya tak membuahkan hasil. Setelah Prabowo menegaskan jika, Partai Gerindra mantap mendukung dirinya sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024 mendatang.

Menanggapi perihal itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan tak ada 'kawin paksa' dalam mencari pasangan untuk Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. 

Baca Juga: Bawaslu: Keputusan KPU Tutup Diagram Perhitungan Sementara, Sesuai Rekomendasi

Hasto merespons pernyataan Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menolak dipasangkan dengan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres).

"Ya, tentu saja kami kan tidak ada model kawin paksa, tentu ada pacarannya, ada pemahamannya, ada komitmen terhadap bangsa dan negara," kata Hasto di DPP PDIP, Jakarta, dikutip Rabu (26/4/2023).

Ia menjelaskan langkah yang diambil oleh PDIP saat ini hanya mengikuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut sejumlah nama yang pantas menjadi cawapres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. 

"Apa yang kami lakukan adalah berdasarkan pernyataan dari Bapak Presiden Jokowi yang menyebut nama-nama dan secara dinamika politik yang memang sangat dinamis," katanya.

Menurut Hasto, PDIP akan melakukan kajian secara terus menerus terkait nama-nama cawapres tersebut.

Setelah itu, sambung dia, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang akan memutuskan sosok yang akan mendampingi Ganjar Pranowo di pilpres mendatang. "Jadi setelah Ibu Mega menyampaikan pengumuman itu kan kemudian semua melihat konstelasi yang ada," ucap dia.

Ia menjelaskan dalam melihat konstelasi itu yang dilihat adalah rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan. Hal ini nantinya akan memunculkan kesadaran bahwa partainya menyatukan diri bersama dengan capres PDIP.

"Itu proses yang muncul, tidak ada proses-proses yang terkait dengan jodoh menjodohkan, karena semua itu berjalan dengan natural sesuai dengan kehendak dari masyarakat," tutur Hasto. (DID)

Baca Juga: Pengemasan Logistik Pemilu 2024 di Bali