CARITAU MAKASSAR - Mantan Penyidik KPK, Novel Baswedan menilai KPK tidak serius dalam melakukan penangkapan terhadap Harun Masiku.

"Setahu saya yah KPK itu memang ada DPO ke Polri. api mereka tidak pernah menggandeng Polri untuk mencari (Harun Masiku)," ungkapnya kepada awak media di Makassar, Kamis (10/8/2023).

Baca Juga: JPU Minta Hakim Tolak Eksepsi Syahrul Yasin Limpo

"Dan kasusnya Harun Masiku ini kan sejak awal saya lihat bahwa penanganannya dilakukan dengan apa namanya tidak sunguh-sungguh," sambungnya. 

Ia kemudian mencontohkan, pada saat dilakukan penangkapan beberapa tahun lalu, KPK tidak benar-benar serius. 

"Contohnya apa, ketika dilakukan penangkapan waktu itu kan penyidik juga tidak didukung untuk menangkap dengan benar. Sehingga Harun Masiku-nya kabur kan," jelasnya. 

Padahal, kata dia, kasus yang menjerat Harun Masiku terbilang kasus kecil. 

"Dengan kabur kemudian sampai tiga tahun setengah belum tertangkap. Logikanya yah ini kasusnya kecil," ujarnya. 

"Kenapa dibilang kasusnya kecil, nilai suapnya bukan besar bahkan penerima suapnya dari ancaman hukuman itu seumur hidup atau 20 tahun sanksinya cuma 6 tahun. Sedangkan ancaman untuk Harun Masiku itu ancaman maksimalnya itu 5 tahun," tukasnya. 

Olehnya, ia merasa aneh kenapa sampai saat ini KPK belum juga serius menangkap Harin Masiku. 

"Jadi melihat praktik itu saya melihat dia kabur sampai lama itu agak aneh gitu. Dan pimpinan KPK tidak sungguh-sungguh mencari. Itu aneh. Saya meyakini seperti itu, karena di fakta persidangan juga disebutkan ada petinggi partai yang terlibat," katanya, 

Terlepas dari apapun itu, lanjut dia, pimpinan KPK seharusnya tidak main-main dan serius menyikapi kasus ini. 

"Saya menyampaikan itu karena saya banyak mengetahui praktik-praktik korupsi yang dilakukan pimpinan KPK. Makanya bentuk peran serta masyarakat sebagai warga negara saya juga boleh dong mengkritisi harus disampaikan tidak boleh dibiarin lah. Kalau terus dibiarin nanti begitu terus-terusan," tandasnya. (KEK)

Baca Juga: Selesai Diperiksa KPK sebagai Saksi, Sekjen DPR RI Indra Iskandar Irit Bicara