CARITAU JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan akan memanggil Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin pada Selasa (5/9/2023).

Cak imin akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) tahun 2012.

Baca Juga: Kader PDIP Ribka Tjiptaning Diperiksa KPK

Meski demikian, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri tak secara lugas menjawab perihal pemanggilan Cak Imin. Dia hanya meminta masyarakat untuk mengawal dan memantau pemeriksaan besok. "Besok ditunggu saja," kata Ali kepada wartawan di Jakarta, Senin (4/9/2023).

KPK pun berharap agar setiap saksi, termasuk Cak Imin dapat memenuhi panggilan tim penyidik. Apalagi, jelas Ali, surat pemanggilan telah dilayangkan beberapa waktu lalu.

"Yang pasti kami berharap siapapun yang dipanggil KPK itu hadir sesuai surat panggilan, terlebih kami sudah kirimkan beberpa waktu lalu kepada saksi-saksi," ujar Ali. Adapun KPK berpeluang memanggil Cak Imin terkait kasus korupsi di Kemenaker dalam status sebagai menakertrans pada 2012.

Kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemnaker yang diusut KPK ini terjadi pada tahun 2012 di mana Cak Imin saat itu menjabat sebagai Menakertrans.

Direktur Penyidikan KPK Brigjen Asep Guntur Rahayu sebelumnya menyatakan KPK membuka kemungkinan memeriksa sejumlah pejabat Kemnakertrans pada waktu tersebut sebagai saksi dalam proses penyidikan.

"Semua pejabat ditempus itu dimungkinkan kita mintai keterangan. Kenapa? Karena kita harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya jangan sampai secara sepihak si A menuduh si B, si C menuduh si B, lalu si B tidak kita mintai keterangan. Kan itu janggal," tutur Asep beberapa waktu lalu.

Mereka ialah Reyna Usman, mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemnaker (kini sebagai Wakil Ketua DPW PKB Bali);Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker I Nyoman Darmanta; dan Direktur PT Adi Inti Mandiri Karunia.

Namun, KPK belum melakukan penahanan lantaran masih mengumpulkan dan memperkuat alat bukti. Upaya paksa tersebut akan dilakukan ketika penyidikan dirasa sudah cukup. (DID)

Baca Juga: KPK OTT Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, Ruangan Kerja Disegel