CARITAU JAKARTA – Badan Pengkajian Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) berencana mengusulkan pelaksanaan Pilkada secara asimetris untuk pemilu mendatang. 

Wacana tersebut tercetus dalam pertemuan tertutup dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang digelar secara tertutup di Kantor Bawaslu, JL MH Thamrin, Jakarta Pusat, pada Kamis (22/9/2022).

Baca Juga: Perludem Desak KPU Perbaiki Sirekap

Pilkada asimetris membuka ruang sistem pemilihan berbeda antar daerah. Ada yang menggelar pemilihan langsung namun ada juga yang dipilih melalui DPRD. Perbedaan itu ditentukan berdasarkan situasi dan pertimbangan tertentu, antara lain faktor keamanan.

Anggota Badan Pengkajian MPR RI, Sodik Mudjahid mengungkapkan, usulan kebijakan asimetris di Indonesia itu harus dimulai lantaran Indonesia memiliki budaya, politik dan ekonomi yang beragam serta memiliki kondisi geografis yang sangat luas. 

"Semua kebijakan asimetris sekarang di Indonesia harus mulai dipertimbangkan karena negara kita sangat amat luas dan kondisi yang beragam ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain. Jadi harus mulai dipertimbangkan untuk para pejabat negara melakukan kebijakan asimetris," kata Sodik. 

Kendati demikian, dalam melaksanakan kebijakan asimetris ini para pejabat, kata Sodik, perlu memperhatikan beberapa hal, terutama terkait dengan kualitas manajerial.

"Kebijakan asimetris ini perlu kualitas manajerial yang bagus ya. Kenapa, karena kita akan mengawasi sesuatu yang bisa jadi berbeda antara satu kondisi dan satu kondisi yang lainnya," ucapnya.

Sodik mengungkapkan, usulan asimetris yang disampaikan itu merupakan masukan yang baik jika diterapkan pada pemilu mendatang.

"Termasuk dalam pemilu, saya kira bagus sekali. Katakanlah bagaimana Papua, dan lain-lain," ucap Sodik. 

Meski begitu, menurut dia usulan ini tidak akan bisa diterapkan pada Pemilu 2024, melainkan di pemilu selanjutnya. Namun, ia berharap seluruh pihak dapat mempertimbangkan usulan asimetris tersebut untuk diterapkan pada kontestasi Pemilu 2029 mendatang. 

"Tapi mungkin tidak untuk 2024 karena waktu sudah mepet. Dipertimbangkan untuk waktu akan datang dan tolong teman-teman ingatkan hal ini nanti menjelang Pemilu 2029," pungkas Sodik. (GIB)

Baca Juga: Jarnas Gamki Gama Serahkan Bukti Pose Dua Jari Jokowi ke Bawaslu