CARITAU JAKARTA - Pemerintah akhirnya memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) per Sabtu (3/9/2022). Kenaikan BBM mulai berlaku pukul 14.30 WIB.

Saat ini, harga Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Kemudian Solar subsidi dari harga Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Sementara pertamax non subsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.

Baca Juga: Meski Tarif Naik, Hasil Survei Ungkap 29,1% Pengguna Tetap Pakai Ojek Online

"Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minya dunia. Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Tetapi anggaran subsidi konvensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp152,5 triliun menjali Rp502,4 triliun dan itu akan meningkat terus," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (3/9/2022).

Ia mengungkapkan, lebih dari 70% justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu yaitu pemilik mobil-mobil pribadi.

"Semestinya uang negara diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat kurang mampu dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM," ucapnya.

Sehingga, kata dia, harga beberapa jenis BBM yang mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran.

Seperti BLT BBM sebesar Rp2,4 triliun diberikan kepada Rp20,5 juta keluarga kurang mampu sebesar Rp150 ribu/bulan dan mulai diberikan bulan September selama empat bulan.

"Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta ke pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per/bulan dalam bentuk Bantuan Subsidi Upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu," katanya.

Jokowi juga mengaku telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menghunakan 2% dana transfer umum sebesar 2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojol dan untuk nelayan.

"Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran, subsidi harus lebih membutuhkan masyarakat yang kurang mampu," tandasnya. (KEK)

Baca Juga: PKS Makassar Turun ke Jalan, Tolak Kenaikan BBM