CARITAU JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan  pendapatan negara pada semester I-2023 mencapai Rp1.407,9 triliun, tumbuh 5,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dari capaian periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.336,1 triliun.

“Hingga akhir Juni 2023, realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.407,9 triliun. Pendapatan negara mencapai 57,2 persen dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sebesar Rp2.463,0 triliun,” kata Menkeu dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jakarta, Senin (10/7/2023).

Baca Juga: Realisasi Anggaran Pilkada Capai Rp36,61 Triliun, Menkeu: Sudah 97% dari Target

Pendapatan negara dari penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp1.105,6 triliun atau 54,7 persen dari APBN 2023 yang sebesar Rp2.021,2 triliun. Capaian tersebut menunjukkan penerimaan perpajakan tumbuh 5,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.049,4 triliun.

Penerimaan perpajakan dari sisi pajak tumbuh positif, sementara kepabeanan dan cukai mengalami kontraksi.

Penerimaan pajak pada semester I-2023 tercatat sebesar Rp970,2 triliun atau setara dengan 56,5 persen dari target APBN 2023 sebesar Rp1.718,0 triliun. Penerimaan pajak tumbuh 9,9 persen yoy dari capaian semester I tahun lalu sebesar Rp882,6 triliun.

Kinerja penerimaan pajak dipengaruhi oleh Pajak Penghasilan (PPh) badan yang tercatat sebesar Rp263,7 triliun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri sebesar Rp217,0 triliun, dan PPh 21 sebesar Rp107,7 triliun.

Pertumbuhan PPh badan didukung oleh profitabilitas usaha dan dampak harga komoditas yang bertahan tinggi di tahun 2022. Sementara PPN dalam negeri ditopang oleh peningkatan produksi dan konsumsi domestik yang stabil. Sedangkan PPh 21 dipengaruhi oleh peningkatan utilisasi dan upah tenaga kerja.

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp135,4 triliun atau 44,7 persen dari APBN sebesar Rp303,2 triliun. Penerimaan kepabeanan dan cukai terkontraksi 18,8 persen karena penurunan produksi hasil tembakau dan harga crude palm oil yang lebih rendah.(HAP)

Baca Juga: Kemenkeu Fasilitasi Ruang Fiskal Program Makan Siang Gratis