CARITAU JAKARTA – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Andre Vincent Wenas, menyoroti kasus harta kekayaan yang dimiliki eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo yang berjumlah fantastis dengan nilai sebesar Rp56 miliar rupiah.

Diketahui, munculnya harta kekayaan Rafael ke permukaan tersebut buntut dari kasus yang saat ini menyeret anaknya Mario Dandy Satriyo (MDS) yang melakukan penganiayaan terhadap anak dari petinggi Gerakan Pemuda (GP) Ansor. 

Baca Juga: Rafael Alun Minta Dibebaskan, KPK: Hal Biasa, Tidak Akan Pengaruhi Fakta Hukum

Untuk itu Andre mendesak DJP Kemenkeu segera melakukan evaluasi guna mengembalikan kepercayaan dan atensi publik serta memberantas mafia pajak. 

"Basmi semua mafia pajak di internal institusi. Inget loh, awal 2023 ini secara makro kinerja ekonomi kita sudah menunjukan tanda-tanda baik," tutur Andre kepada wartawan, Minggu (26/2/2023).

"Lantaran kasusnya telah merambat ke dugaan kejahatan ekonomi. Nalar publik tidak bisa untuk memahami bagaimana seorang pegawai eselon bawah bisa punya harta segitu banyaknya," jelas Andre.

Ia mengungkapkan, evaluasi tersebut harus dilakukan DJP Kemenkeu sebagai representasi mengembalikan kepercayaan publik atas kasus yang menyeret pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo atas perbuatan anaknya yang telah melakukan penganiayaan dan kehidupan mewah yang disorot publik. 

Selain itu, evaluasi terhadap kondisi di internal pegawai DJP Kemenkeu harus segera dilakukan agar kredibilitas, integritas, dan marwah instansi tersebut dapat kembali positif dari penilaian publik. 

"Ya harus mulai dari institusi pajaknya dong. Supaya kepercayaan publik bangkit lagi. Itu cara yang paling efektif untuk membangun kembali kredibilitas Direktorat Jenderal Pajak," kata Andre. 

Dengan mencuatnya kasus Mario dan Rafael, Andre yakin nalar publik akan menyoroti soal bagaimana mungkin seorang pejabat Ditjen Pajak dengan gaji puluhan juta bisa memiliki harta kekayaan hingga puluhan miliar rupiah. Atas dasar itu, ia meminta instansi yang dikomandoi Menteri Sri Mulyani itu agar segera melakukan evaluasi. 

"Ini semacam 'blessing ini disguise' juga. Jadi indikasi-indikasi skandal kejahatan ekonomi seperti ini serius penangananya. Jangan sampai kepercayaan publik rusak," ungkap Andre. 

"Apakah warisan atau dari sumber mana? Hal itu kan jadi memancing untuk diusut tuntas dan dibongkar ke akar-akarnya," imbuhnya. 

Di sisi lain, menurut dia, pengawasan serta penindakan tegas terhadap para mafia pajak di internal DJP Kemenkeu harus dilakukan lantaran pajak merupakan salah satu modal pendapatan utama bagi negara. Sehingga perbuatan mafia pajak yang merugikan harus segera diberantas. 

"Dengan kinerja APBN kita yang positif sekarang ini, jangan sampai sisi pendapat sektor pajak dirusak oleh sementara oknum. Ternyata potensi nya masih sangat besar," tegas Andre. 

Ia menambahkan, dengan melakukan Tindakan tegas memberantas mafia pajak, diharapkan membantu meningkatkan ekonomi Indonesia agar semakin membaik serta dapat melindungi perekonomian nasional dari upaya ancaman ekonomi global. 

"Kita harus tetap optimis dengan perekonomian Indonesia masih akan terus membaik. APBN kita akan tetap jadi instrumen handal untuk dapat melindungi perekonomian nasional dari segala resiko ancaman ekonomi global," tandas Andre. (GIB)

Baca Juga: Menkeu: APBN Defisit Rp35 Triliun per 12 Desember 2023