CARITAU JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memfasilitasi ruang fiskal dalam postur Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang memungkinkan program makan siang gratis dapat berjalan.

"Prinsipnya adalah memberikan ruang fiskal bagi kemungkinan program tersebut untuk dijalankan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, saat ditanya tentang pembahasan makan siang gratis dalam pembahasan RAPBN 2025, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (5/4/2024) sore.

Menkeu mengatakan, makan siang gratis masuk dalam kriteria program yang membutuhkan pagu anggaran besar dan termasuk dalam fokus kebijakan fiskal 2025.

Ia mengatakan, fokus kebijakan itu mengarah pada akselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan well-being atau kesejahteraan, dan konvergensi kesejahteraan, serta kemajuan antardaerah.

"Karena masih di dalam program besar, ya, atau pagu besar, itu yang kita lakukan, namun tetap di dalam konteks makronya dan fiskalnya," katanya.

Meski begitu, Sri Mulyani memastikan pembahasan RAPBN 2025 harus dalam postur yang terjaga dengan batas toleransi defisit berada di bawah 3%.

"Untuk makronya tetap kita akan lakukan postur dari APBN yang tadi terjaga, sehingga kepercayaan dari pasar dan dalam hal ini investor atau mereka rating agency akan tetap terjaga," katanya.

Sri Mulyani seperti dirilis Antara menambahkan, penyusunan RAPBN 2025 tetap dikomunikasikan dengan para investor mengingat transisi pemerintahan yang baru masih harus melalui proses politik sampai dengan Oktober 2024.

"Namun tentu dan di satu sisi kita juga lihat nanti keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian melihat kepada proses politik, namun persiapan APBN tetap dilakukan," katanya. (BON)