CARITAU JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk segera mengambilalih pengusutan kasus dugaan suap tambang ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim). Pasalnya, pengusutan kasus tambang ilegal itu telah memenuhi syarat untuk ditangani KPK.

"Harus KPK ambil alih karena tampak ada upaya-upaya pengkerdilan perkara setoran-setoran hanya menjadi tambang ilegal," kata Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman dalam keterangan tertulisnya diterima, Senin (19/12/2022).

Baca Juga: Komitmen 'Zero Tolerance' pada Korupsi, KPK Pertimbangkan Ulang Bantuan Hukum untuk Firli Bahuri

Boyamin mengatakan, komisi antirasuah tak perlu menunggu kasus tersebut diserahkan oleh Bareskrim Polri. KPK bisa langsung mengambilalih kasus yang menjerat Ismail Bolong tersebut.

"Mestinya KPK ambil alih, kalau nunggu untuk diserahkan maka akan sulit," ujar dia.

Lebih lanjut, Boyamin, menyatakan, penanganan perkara tersebut tidak menyentuh peran tersangka utama.

"Sudah memenuhi syarat dengan alasan penganganan perkara diduga tidak menyasar pelaku sesungguhnya atau hanya menyasar level bawah," tututnya 

Sebelumnya, Mabes Polri mengungkap perkembangan kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur yang menyeret Ismail Bolong. Bareskrim Polri tengah fokus melengkapi berkas perkara terkait kasus ini.

"Dari penyidikan terakhir bahwa saat ini fokus penyidik pemberkasan kepada tiga tersangka,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo kepada wartawan, Sabtu (17/12/2022).

Dedi menyebut, jika berkas dinyatakan sudah lengkap, pihaknya langsung melimpahkan berkas tersebut ke jaksa penuntut umum (JPU). Tujuanya agar kasus tersebut segera disidangkan.

"Fokus penyidik juga selesai pemberkasan segera juga akan dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Itu dulu fokus penyidik terkait kasus Ismail Bolong," pungkas Dedi. (DID)

Baca Juga: PKS Nilai Polri Sudah Cukup Siap Amankan Pemilu 2024