CARITAU JAKARTA – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memberi tanggapannya usai dijatuhi sanksi secara lisan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Sanksi tersebut diberikan setelah ucapan Ganjar beberapa waktu lalu yang siap Nyapres di Pilpres 2024 mendatang.

"Semua keputusan terkait Pilpres itu diputuskan oleh Ketum. Pasti kita semua bakal mengikuti," kata Ganjar di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Senin (24/10/2022).

Baca Juga: Desak KPU Lakukan Audit Sirekap, Mahfud Md: Parpol Tak Perlu Takut!

Ganjar melanjutkan, bahwa dirinya setuju oleh pesan Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri, terkait kadernya mesti turun ke bawah untuk mengurusi permasalahan yang ada di daerahnya masing-masing.

"Kita mesti bekerja mengendalikan inflasi, ekonomi maupun pembangunan. Ini bagian cara kita mendukung pemerintah pusat dan apa yang diperintahkan Jokowi, harus sama-sama dijalankan," ungkap dia.

Bca juga : Paspampres Benarkan Kejadian Perempuan Penodong Pistol di Istana, Ini Kronologinya

Selain itu, ditanya soal apakah ia meralat pernyataan siap Nyapres sebelumnya, Ganjar menyebut semua kader tentu mesti siap. Namun, ia mengakui pernyataan tersebut tidak disampaikan di waktu yang tepat. "Saya orang Diklat, semua kader mesti siap apapun. Tapi keputusan ada pada Ketum dan itu ada pada keputusan kongres," terang dia.

"Maka dengan ada situasi ini, statement saya sampaikan dulu di diskursus publik, lumayan ramai begitu. Kami mendapatkan peringatan. Ini bagian dari disiplin yang diterangkan Pak Hasto," pungkasnya.

Baca juga : Perempuan Bawa Senjata Api di Depan Istana Kepresidenan, Ini Penampakan Pistolnya

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyebut sanksi teguran lisan yang diterima Ganjar, adalah hal yang wajar. 

"Ganjar sebagai kader Partai menerima sanksi yang diberikan kepadanya. Kemudian seluruh kader partai untuk dapat mengambil semua ini menjadi pelajaran, termasuk penegakan disiplin yang telah disampaikan. Semua harus bergerak ke bawah menyatu dengan kekuatan rakyat," tegas Hasto. (RMA)

Baca Juga: PPP Apresiasi Putusan MK Hapus Ambang Batas Parlemen 4%