CARITAU JAKARTA - Anthony Budiawan, pengamat ekonomi sekaligus Managing Director Political Economy and Studies (PEPS) menyoroti perihal aturan ambang batas pencalonan presiden alias presidential threshold sebesar 20% yang akan diterapkan pada kontestasi pemilu 2024. 

Anthony mengatakan, aturan presidential threshold hanya berupa skema politik yang sengaja dirancang segelintir kelompok (oligarki) dalam mengamankan kepentingan modalnya yang sebagian besar didapat dari menguasai kekayaan negara. 

Baca Juga: Titiek Soeharto Berterima Kasih Rakyat Pilih Prabowo-Gibran

Anthony mengungkapkan, sejak pertama kali ditetapkan. Aturan ambang batas presiden telah banyak ditolak oleh masyarakat namun masih terus berjalan. Atas hal itu, Antoni pun bertanya mengapa negara begitu kuat mempertahankan aturan itu meski dapat penolakan besar dari masyarakat. 

"Presidential Threshold 20%, apakah itu baik untuk negara? Saya tidak melihat itu baik kok. Lantas generasi kedepan apakah bisa disebut generasi yang digagalkan dengan keadilan sosial? sepertinya tidak ada, dan kekayaan dikuasai segelintir kelompok itu," tegas Anthony.

Baca juga : Sebut Indonesia Berada di Titik Nadir, Natalius Pigai: Tergadai Komprador dan Pengusaha Modal

Kondisi ekonomi indonesia saat ini menurut Anthony sangat memprihatinkan. Hal itu dapat dilihat atas indikator kesejahteraan rakyat yang tiap tahun menurun.

Menurut Anthony, Bahkan belum lama ini Bank Dunia (World Bank) melansir angka kemiskinan di Indonesia yang jumlahnya semakin besar dengan pendapatan hanya dibawah Rp1.000.000 per kapita. 

"Rakyat miskin Indonesia kini berjumlah 168 juta jiwa. Berdasarkan definisi dari Bank Dunia yaitu dengan pendapatan perkapita hanya 1 juta rupiah perbulan," imbuh Anthony. 

Anthony menambahkan, selain itu, masifnya kekuasaan oligarki dalam menguasai konstelasi politik melalui kebijakan pemerintah juga telah menyebabkan kondisi ketimpangan ekonomi masyarakat. 

"Berapa keuntungannya, berapa orang yang hanya menguasai itu. Berapa biaya untuk itu, itu belum yang di dalam negeri ya. Maka ini adalah ketimpangan," tandas Anthony. (GIBS)

Baca Juga: Izin Pendirian TPS di Hongkong dan Macau Belum Terbit, KPU Buka Opsi Pemungutan Melalui Pos