CARITAU PENAJAM – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya memaknai nama Kota Nusantara sebagai NU, SANtri, pemerinTAh dan RAkyat.

"Nusantara diartikan sebagai NU, santri, pemerintah dan rakyat," kata Gus Yahya dalam istighotsah dan pencanangan Kantor PBNU di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (30/1/2022).

Baca Juga: Soal Wacana Muktamar Tandingan, Gus Fahmi Mlangi: Nahdliyin Solid Dukung Muhaimin

Gus Yahya mengatakan saat ada rencana pemindahan ibu kota, banyak daerah yang mengusulkan diri untuk menjadi calon ibu kota negara.

"Masyarakat Sepaku tidak pernah berpikir menjadi ibu kota negara," ujar Gus Yahya dalam keterangannya, Minggu (30/1).

Gus Yahya menegaskan dipilihnya Penajam Paser Utara sebagai ibu kota negara (IKN) merupakan berkah dari iman dan amal saleh yang dilakukan selama ini.

Dia pun mengutip ayat Alquran yakni, barangsiapa beramal saleh, laki-laki maupun perempuan dan dia beriman, maka sungguh Allah akan mengaruniakan kehidupan yang menyenangkan.

Mantan Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid itu pun mengingatkan akan karunia itu disyukuri dengan tidak menghilangkan sebab dari datangnya nikmat.

"Kehidupan lebih baik dan lebih nyaman, dikaruniakan karena ada sebabnya, jangan sampai kita menghilangkan sebab itu," harap Gus Yahya.

Gus Yahya menjelaskan sebab datangnya karunia itu karena seluruh masyarakat beramal saleh dan dalam keadaan beriman.

Kakak kandung dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas itu juga berdoa semoga berkah itu tidak putus-putus untuk semuanya, untuk warga NU, umat Islam, Indonesia dan kemanusiaan yang lebih mulia.

Gus Yahya resmi mencanangkan pembangunan kantor baru PBNU di ibu kota negara (IKN) yang berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

PBNU juga akan membangun rumah sakit, perguruan tinggi serta pesantren di lokasi ibu kota baru Nusantara.

“PBNU mendahului mohon izin untuk ikut menempati Ibu Kota Negara Nusantara,” ujar Gus Yahya. (DIM)

Baca Juga: Realisasi Anggaran IKN per April Rp4,8 Triliun, Menkeu: 12,1% dari Pagu