CARITAU JAKARTA – Ketua Umum DPP Nasional Corruption Watch (NCW), Hanifa Sutrisna menyebut konflik yang terjadi di Pulau Rempang bisa dihindarkan, jika pemerintah yang diwakili Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan masyarakat setempat bisa satu suara mencari jalan keluar yang berkeadilan, serta bermanfaat atas investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

"Ada berbagai jalan yang lebih humanis sebenarnya yang bisa diambil pemerintah dalam menyelesaikan masalah sengketa lahan dengan masyarakat Pulau Rempang tersebut," kata Hanifa dalam konferensi pers NCW menyikapi situasi dan kondisi Pulau Rempang di Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2023).

Baca Juga: Aksi Solidaritas Warga Asli Pulau Rempang Tolak Direlokasi

Hanifa mengatakan, pemerintah seharusnya mengedepankan kepentingan rakyat ketimbang memaksakan proyek segelintir pengusaha. Terlebih, kata dia, ekonomi Indonesia belum sepenuhnya pulih usai pandemi Virus Corona.

Diketahui, kondisi di Pulau Rempang akhir-akhir ini kian memanas. Hanifa memandang, ada upaya dari beberapa pihak yang memanfaatkan momentum tersebut karena erat kaitannya dengan Pemilu dan Pemilihan Presiden 2024.

Selain itu, Hanifa menyebut NCW menerima sejumlah aduan masyarakat bahwa adanya dugaan korupsi dalam pembebasan lahan dan ganti rugi tanah di Kampung Nelayan Pulau Rempang.

"Kami menerima berbagai macam aduan masyarakat (dumas) yang NCW terima terkait relokasi dan ganti rugi tanah masyarakat kampung nelayan di Pulau Rempang, salah satunya dugaan praktik korupsi di pembebasan lahan," tuturnya.

Terakhir Hanifa berharap berharap pemerintah dapat melakukan kajian singkat dan memperhatikan sensitifnya situasi dan kondisi menjelang Pemilu 2024 yang sudah semakin dekat di depan mata. Sebab, dia menilai pengembangan di Pulau Rempang belum tepat dilakukan saat ini.

"Kami sebagai LSM anti rasuah yang menerima dumas terkait adanya dugaan suap dan permainan pembebasan lahan di Pulau Rempang, meminta pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi untuk dapat menunda relokasi dan pelaksanaan pemindahan masyarakat Pulau Rempang setelah pesta demokrasi dilaksanakan. 

"Pak Jokowi masih ada waktu hingga Oktober 2024 untuk merealisasikan PSN di Pulau Rempang itu kok, kenapa harus dipaksakan sebelum Pemilu?" tutupnya. (RMA)

Baca Juga: Ombudsman Desak Polisi Bebaskan 35 Warga Rempang