CARITAU JAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengungkap hasil investigasi perihal masalah sengketa lahan yang terjadi di Pulau Rempang, Batam yang berimbas memunculkan gelombang penolakan besar dari warga setempat. 

Adapun konflik sengketa lahan itu berawal dari pihak swasta yang diwakili Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) mencoba mencaplok lahan yang sudah ratusan tahun ditempati oleh masyarakat.  

Baca Juga: Polemik Jalur Sepeda Dibawa ke Ombudsman, Jakarta Barometer: Keliru Sejak Era Anies

Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro mengatakan, bahwa masyarakat Pulau Rempang, tetap tegas untuk menolak relokasi yang dilakukan oleh BP Batam. Hal itu lantaran, masyarakat sudah secara turun menurun mendiami pulang Rempang. 

Selain itu, Johanes menuturkan, adapun alasan lain penolakan warga terhadap relokasi lahan itu yakni belum adanya dasar hukum yang dapat menjamin soal ketersediaan anggaran dalam rangka pemberian kompensasi program secara keseluruhan.

"Berdasarkan keterangan dari BP Batam, terkait dengan pemberian kompensasi berupa rumah pengganti maupun uang tunggu dan hunian sementara bagi warga terdampak, memerlukan dasar hukum agar program berjalan,” ungkap Johanes dalam keterangan tertulis yang dikutip caritau.com, Rabu ( 27/9/2023). 

Adapun saat ini BP Batam hanya mengantongi Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan Untuk Area Penggunaan Lain (APL) yang tertulis telah diterbitkan 31 Maret dan akan berakhir pada 30 September 2023. 

Diketahui hanya berbekal surat itu, kemudian BP Batam cukup massif melakukan relokasi dengan menerjunkan aparatur kepolisian. Padahal, surat itu tak cukup kuat untuk memaksakan kehendak melakukan relokasi masyarakat. Adapun hingga saat ini BP Batam juga tidak mengantongi izin surat Hak Pengelolaan Lahan (HPL). 

Atas dasar itu, menurut Johanes, dapat memicu konflik masalah baru, lantaran kegiatan relokasi warga apabila tetap dipaksakan maka berimbas atas ketidakpastian hukum kepada masyarakat dalam mendapatkan hak-hak kehidupan dan juga ekonomi yang layak sesuai aturan Undang-Undang Dasar 1945. 

Disisi lain, Johanes mengatakan, berdasarkan hasil dari rangkaian investigasi sementara juga telah menemukan bahwa pihak Pemkot Batam belum menetapkan batas-batas wilayah seluruh perkampungan tua di daerah tersebut

Johanes menambahkan, alasan penolakan relokasi itu lantaran masyarakat merasa bahwa tak ada jaminan untuk mencari pekerjaan atau mata pencaharian ekonomi jika berpindah dari lahan mereka. 

"Hasil dari investigasi Ombudsman, warga tetap menolak relokasi yang dilakukan oleh BP Batam. Warga sudah turun temurun berada di Pulau Rempang, selain itu juga tidak adanya jaminan terhadap mata pencaharian warga,” pungkasnya. (GIB/DID)

Baca Juga: Ombudsman Desak Polisi Bebaskan 35 Warga Rempang