CARITAU JAKARTA - Film dokumenter 'Dirty Vote' yang mengulas kecurangan dalam perjalanan menuju Pemilu 2024 tengah menjadi perbincangan publik. Film tersebut menuar ragam komentar serta bantahan dari pihak-pihak yang disebut namanya. Terkait film ‘Dirty Vote’, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan memberikan tanggapannya. 

Menurut Anies, rakyat punya cara sendiri untuk merespons kecurangan. Ia menyebut,  hati-hati dengan rakyat yang menginginkan kejujuran.

"Hati-hati dengan rakyat yang dimanipulasi sementara mereka menginginkan adanya transparansi, adanya kejujuran. Hati-hati dengan rakyat. Karena rakyat akan merespons seluruh tidak kecurangan itu dengan cara yang kita tidak tahu," kata Anies di kediaman Jusuf Kalla di Jakarta, kepada media, usai menghadiri acara ulang tahun Mufidah Jusuf Kalla, Senin (12/2/2024).

Baca Juga: KPU Surabaya Rampungkan Pleno Rekapitulasi 15 Kecamatan

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengingatkan, dugaan kecurangan pemilu akan membuat ‘hajatan’ lima tahun sekali itu menjadi cacat. Anies juga mengingatkan, agar praktik tersebut dihentikan.

Anies menggambarkan, praktik kecurangan pemilu laiknya pengaturan skor dalam sepak bola. Menurut dia, hal itu bisa membuat rakyat marah dan murka.

"Jangan dikerjakan karena ini merusak semua, seperti pertandingan sepak bola yang kemudian segalanya serba diatur sampai skornya diatur. Marah penonton, penonton marah," kata Anies, menambahkan.

"Jadi betul-betul harus hati-hati, jangan pernah melawan yang disebut sebagai kemauan rakyat dalam sebuah pemilu, itu jangan dimanipulasi," tambahnya.

Film ‘Dirty Vote’ dirilis oleh rumah produksi WatchDoc dan disutradarai oleh  Dandhy Dwi Laksono pada Minggu (11/2/2024). Film dokumenter tersebut berisi tentang dugaan kecurangan-kecurangan di Pemilu dan Pilpres 2024.

Dalam dokumenter tersebut menampilkan tiga orang ahli hukum tata negara, yaitu Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar yang menerangkan peristiwa dugaan kecurangan secara kronologis, mulai dari penggunaan bantuan sosial hingga penunjukkan Pj kepala daerah.

"Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi," dikutip dari siaran pers WatchDoc, Senin (12/2/2024). (IRN)

Baca Juga: Rocky Gerung: Elektabilitas Bukan Jadi Acuan untuk Tentukan Calon Presiden