CARITAU JAKARTA - Wakil ketua Umum (Waketum) Partai Prima, Alif Kamal menyatakan kesiapannya untuk melakukan proses verifikasi administrasi dan faktual perbaikan yang akan digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap gugatan yang telah diajukannya. 

Diketahui, Partai Prima sebelumnya telah mengajukan kembali gugatan ke Bawaslu meski sebelumnya telah ditolak. Dengan begitu, Prima telah mengajukan total dua kali gugatan. Dalam gugatan yang kedua, Bawaslu RI telah memerintahkan KPU RI untuk melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual terhadap Partai Prima. 

Berdasarkan hal itu, Partai Prima meyakini untuk optimistis lolos dalam proses verifikasi administrasi dan faktual karena hanya membutuhkan 100 dokumen data keanggotaan agar bisa menjadi peserta pemilu 2024. 

"Kami hanya membutuhkan 100 dokumen keanggotaan yang memenuhi syarat untuk lolos verifikasi administrasi," ujar Alif kepada awak media, Rabu (22/03/2023). 

Alif menjelaskan, bahwa proses verifikasi administrasi dan faktual itu hanya dilakukan dalam beberapa daerah saja yakni, kurang lebih sekitar 10 provinsi. 

"Yang kami hitung, kami hanya membutuhkan (perbaikan keanggotaan) 5 kabupaten di Papua dan 1 di Riau untuk memenuhi syarat 75% sesuai UU Pemilu," tutur Alif.  

Alif menambahkan, berdasarkan hasil kalkulasi data yang dilakukannya, kebutuhan jumlah anggota yang harus diserahkan oleh Partai Prima kepada KPU hanya sekitar 100 dokumen anggota untuk lolos menjadi peserta pemilu 2024. 

"Total keanggotaan yang kami butuhkan dari 8 itu sekitar 154 orang (untuk mencapai 100%), tetapi kalau untuk lolos (syarat minimum) 75% kami hanya membutuhkan 100 dokumen keanggotaan yang memenuhi syarat," tandas Alif. (GIB/IRN)