CARITAU RAMALLAH - Kepresidenan Palestina menanggapi seruan Israel dengan menyatakan menolak jika Gaza ditempatkan di bawah penguasaan pihak asing atau internasional.  

“Tidak ada legitimasi bagi kehadiran asing di wilayah Palestina. Hanya rakyat Palestina yang dapat memutuskan siapa yang memerintah dan mengatur urusan mereka,” kata juru bicara kepresidenan, Nabil Abu Rudeineh, seperti dilaporkan Anadolu, Senin (1/7/2024).

Sebelumnya, Otoritas Penyiaran Israel mengutip seorang pejabat keamanan mengatakan bahwa, tentara Israel akan tetap berada di Jalur Gaza sampai ada pasukan internasional yang menggantikan mereka.

Proses itu disebutkan bisa memakan waktu beberapa bulan.

Abu Rudeineh menegaskan, ada pemukiman ilegal dan pemindahan penduduk ke Gaza yang sedang diusahakan oleh otoritas pendudukan Israel untuk diterapkan di lapangan melalui pembantaian berdarah.   

“Kami tidak akan menerima atau mengizinkan kehadiran orang asing di tanah kami, baik di Tepi Barat maupun Jalur Gaza,” ujarnya.

“Masalah Palestina adalah masalah tanah dan kenegaraan, bukan masalah bantuan kemanusiaan. Ini adalah tujuan suci dan isu sentral bagi masyarakat Arab,” katanya. 

Israel yang telah mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB soal gencatan senjata segera, menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutal yang terus dilakukannya di Gaza sejak serangan kelompok Palestina Hamas pada 7 Oktober 2023.

Menurut otoritas kesehatan di Gaza, hampir 37.900 warga Palestina terbunuh, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan sekitar 87.000 lainnya terluka.

Lebih dari delapan bulan setelah perang dilancarkan oleh Israel, sebagian besar wilayah Gaza seperti dirilis Antara hancur akibat blokade yang melumpuhkan akses pada makanan, air bersih, dan obat-obatan. (BON)