CARITAU JAKARTA - Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan, semakin banyak negara Uni Eropa yang mendukung gencatan senjata di Jalur Gaza meskipun dengan perbedaan pendekatan di antara negara-negara anggota. 

Hal itu ia sampaikan saat berbicara kepada pers, Kamis (14/12/2023) sebelum pertemuan Dewan Eropa di Brussels.  Borrell mengatakan para pemimpin blok tersebut akan bertemu untuk membahas situasi di Gaza dan perang di Ukraina juga masalah perluasan blok.

Baca Juga: Israel: Penarikan Pasukan Khan Younis untuk Persiapkan Serangan Rafah

Ia menambahkan bahwa para pemimpin juga harus memperhitungkan hasil pemungutan suara Majelis Umum PBB pekan lalu yang menyerukan gencatan senjata di Gaza.

Masyarakat Eropa harus mulai memikirkan cara mengatasi masalah Gaza ini dengan pendekatan politik, katanya.

“Negara-negara Arab telah mengatakan bahwa mereka tidak akan ikut serta dalam pembangunan kembali Gaza kecuali ada komitmen kuat dari komunitas internasional untuk membangun solusi dua negara. Dan kita harus fokus pada itu,” kata Borrell, dilansir dari laporan Antara.

Ia mengakui negara-negara Uni Eropa memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam menyikapi masalah Gaza. Namun, melihat hasil pemungutan suara dalam Majelis Umum PBB, saat ini lebih banyak negara anggota EU yang mendukung gencatan senjata di Gaza dibandingkan sebelum-sebelumnya.

“Semakin banyak orang yang mendorong gencatan senjata, katanya.

“Kita harus fokus pada solusi politik terhadap masalah ini ... Dan saya yakin ini adalah sesuatu yang akan didiskusikan oleh para pemimpin,” tambahnya.

Majelis Umum mengesahkan resolusi berjudul "Pelindungan Warga Sipil dan Penegakan Kewajiban terhadap Hukum dan Kemanusiaan" dalam sidang darurat di New York, Selasa (12/12). Resolusi tersebut diadopsi setelah didukung 153 suara, sedangkan yang menolak 10 suara, dan 23 abstain.

Kesepuluh negara yang menolak yaitu Austria, Ceko, Guatemala, Israel, Liberia, Micronesia, Nauru, Papua Nugini, Paraguay, dan Amerika Serikat. Sementara yang abstain di antaranya Inggris, Italia, Jerman, Hongaria, dan Belanda.

Inggris Larang Warga Israel Masuk
 

Sementar itu, Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron, Kamis (14/12/2023), mengumumkan bahwa pemukim ekstremis Israel yang bertanggung jawab atas kekerasan dan serangan terhadap warga Palestina di Tepi Barat akan dilarang memasuki Inggris.

"Pemukim ekstremis, dengan menargetkan dan membunuh warga sipil Palestina, merusak keamanan dan stabilitas bagi warga Israel dan Palestina," tulis David Cameron di platform X.

Dia mendesak Israel untuk mengambil tindakan yang lebih tegas untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan pemukim dan menekankan bahwa Tel Aviv harus meminta pertanggungjawaban para pelakunya.

"Kami melarang mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan pemukim memasuki Inggris untuk memastikan negara kami tidak menjadi rumah bagi orang-orang yang melakukan tindakan intimidasi ini," tambahnya.

Ketegangan meningkat tinggi di Tepi Barat di tengah serangan militer Israel di Jalur Gaza menyusul serangan lintas batas oleh kelompok Palestina Hamas pada 7 Oktober.

Setidaknya 283 warga Palestina tewas di Tepi Barat akibat penembakan oleh Israel dan lebih dari empat ribu lainnya ditahan sejak saat itu, menurut data Palestina. (IRN)

Baca Juga: Slovenia Umumkan Bantuan US$540 Ribu untuk Pengungsi Palestina