CARITAU JAKARTA – Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah isu yang menyebut Presiden Joko Widodo berjanji mengangkat jutaan pegawai negeri sipil (PNS) jika Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menang dalam Pilpres 2024.

Menurut Ari, semua rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) adalah kebijakan pemerintah yang sudah lama dirancang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk peningkatan layanan kepada masyarakat.

Baca Juga: Pengamat: Aturan Presiden Ikut Kampanye Bakal Timbulkan Persoalan

"Jadi tidak betul ada janji dari Presiden kepada pejabat daerah terutama terkait dengan rekrutmen PNS yang kemudian dihubung-hubungkan dengan Pemilu 2024," kata Ari kepada wartawan di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa.

Adapun tahun 2024 ini, pemerintah, kata Ari, memang akan melakukan rekrutmen CPNS pada 5 Januari lalu, dan itu telah diumumkan secara terbuka dan transparan.

"Dan tentu teman-teman sudah mengikuti bersama bahwa tanggal 5 Januari Presiden sudah mengumumkan secara terbuka bahwa tahun 2024 akan ada rekrutmen calon Aparatur Sipil Negara di seluruh tanah air sebanyak 2,3 juta formasi. Jadi ini sesuatu yang sifatnya terbuka, transparan dan bagian dari kebijakan pemerintah," ujar Ari.

Ari menegaskan bahwa dalam kunjungan kerja ke daerah, Presiden tidak pernah menjanjikan soal pengangkatan PNS yang berkaitan dengan Pilpres 2024. Menurutnya, semua kegiatan kunjungan kerja Jokowi di daerah sangat terbuka dan bisa dipantau oleh media.

"Pernyataan beliau ke publik baik pada saat penyerahan bansos, penyerahan sertifikat, pertemuan-pertemuan selalu bisa diliput teman-teman media dan tidak ada pembicaraan tertutup soal itu," terangnya.

Di sisi lain, dia menyampaikan bahwa konsep netralitas bagi ASN, TNI dan Polri juga sudah diatur dalam undang-undang mengenai sanksi administratif, teguran dan pidana.

"Dan Presiden sudah menegaskan beberapa kali mengenai netralitas ASN, TNI dan Polri," jelas dia seperti dilansir Antara.

Ari menyebut rekrutmen ASN dilakukan pemerintah tahun 2024 karena ketersediaan anggaran dan kebutuhan rekrutmen pada tahun ini, terutama pada tenaga pendidikan dan kesehatan yang sangat diperlukan saat ini.

Lebih jauh soal adanya pernyataan viral Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan yang menyatakan bahwa Jokowi menjanjikan pengangkatan CPNS jika Prabowo-Gibran menang, Ari mengatakan hal tersebut tidak benar dan tengah dalam pemeriksaan Kementerian Dalam Negeri serta Badan Pengawas Pemilu.

"Jadi tidak betul ada janji itu. Kalau betul bahwa disebutkan ada janji Presiden terkait dengan rekrutmen PNS yang dihubungkan dengan pemenangan, itu tidak betul. Sudah ada koridornya, Bawaslu daerah sudah bekerja dan tentu saja Kemendagri melalui Irjen sudah menjalankan tugasnya berkaitan dengan ini," jelasnya. (DIM)

Baca Juga: Gibran Tekankan Pembangunan IKN Buka Titik Ekonomi Baru