CARITAU JAKARTA  - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, bicara soal fungsi KPK dalam pemberantasan korupsi, khususnya OTT KPK (Operasi Tangkap Tangan). 

Luhut menyebutkan, pemberantasan korupsi tidak hanya penindakan. Ia menyampaikan hal tersebut dalam sambutanya di acara 'Stranas PK: Kok Bisa Rapor Logistik Turun Saat Pelabuhan di Indonesia 20 Besar Terbaik Dunia' di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (18/7/2023).

Ia juga menjelaskan, penindakan itu merupakan upaya terakhir. Bahkan, ia menilai pemikiran yang ingin KPK selalu melakukan penangkapan atau OTT merupakan pemikiran yang kampungan.

"Perbaikan sistem, kemudian pencegahan, penindakan tuh terakhir. Saya ulangi ya penindakan tuh terakhir. Tapi kita semua pengin lihat penindakan aja. Memang senang drama. Padahal yang dilakukan KPK menurut saya sangat banyak," sambungnya.

Pria berusia 75 tahun tersebut menyebutkan, jika banyak yang tidak jika Pemerintah dengan bantuan KPK sudah melakukan digitalisasi di sejumlah sektor, termasuk di pelabuhan. Ia menyatakan bahwa digitalisasi menghemat cost hingga ratusan triliun rupiah.

Digitalisasi tersebut, lanjut Luhut, merupakan salah satu bentuk fungsi pencegahan yang bagus. Luhut menyebut bahwa bila fungsi pencegahan baik, maka secara otomatis penindakan juga semakin kecil.

"Jadi fungsi pencegahan itu sudah bagus fungsi penindakan ini ya kalau makin kecil kan karena pencegahan bagus jadi penindakan jadi berkurang. Jadi jangan drama-drama aja seperti yang dilihat," kata Luhut.

"Saya pengin pencerahan saja kepada teman-teman sekalian supaya kita melihat masalah itu holistik. Jadi jangan didramatisir," imbuhnya.

Masih dalam kesempatan tersebut , Luhut menekankan soal upaya pencegahan korupsi dibandingkan penindakan. Ia mengakui bahwa sistem memang belum sepenuhnya sempurna. Namun, bukan berarti hanya penindakan yang dikedepankan dengan menangkap orang.

"Bahwa semua belum sempurna 'yes', tapi jangan bilang nangkap-nangkap saja, saya bilang kampungan itu menurut saya," tegasnya.

"Saya setuju ada yang ditangkap, tapi kalau makin kecil yang ditangkap karena digitalisasi, kenapa tidak?" sambungnya.

Ditemui usai acara, Luhut menyampaikan maksud pernyataannya mengenai istilah 'kampungan' itu.

"Bukan maksud saya kampungan, beginilah, itu jangan menjadi utama. Itu karena keterlaluan, dia sudah tau ada sistem, dipaksa, ditangkap dia, itu terus menjadi ukuran jumlahnya yang ditangkap. itu kan menurut saya ndeso," papar Luhut.

Ia menilai turunnya angka penindakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sistem pencegahan korupsi semakin kuat.

"Penindakan menurun karena sistemnya makin bagus, orang tidak bisa korupsi, tidak bisa mencuri; kan bagus," kata Luhut usai menghadiri Bincang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dilansir dari Antara, Selasa (18/7/2023.

Baca Juga: Unjuk Rasa Desak KPK Usut Gratifikasi RAPBD Jambi

Luhut juga menanggapi soal KPK yang baru melakukan tiga operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang tahun 2023. Menurut Luhut, hal itu juga menjadi indikator sistem pencegahan korupsi yang semakin solid.

"Kalau OTT-nya enggak ada, lebih bagus. Artinya, pencegahannya lebih baik," imbuhnya.

Dia menambahkan OTT tidak seharusnya menjadi sebuah kebanggaan, karena justru hal itu menjadi indikasi adanya celah korupsi.

Namun, menurut Luhut, yang kerap luput dari perhatian publik adalah besarnya anggaran yang bisa dihemat dan diselamatkan berkat sistem pencegahan oleh KPK.

"Lihat penghematan, pajak kita naik 47 sekian persen. KPK itu terlibat mengaudit semua, itu hitung dong, itu berapa ratus triliun yang dihemat. Itu tidak dikerjakan oleh kantor saya sendiri, saya hanya mengorganisir semua, termasuk di dalamnya KPK," ujar Luhut. (IRN)

Baca Juga: Kejati Sulsel Tangani 104 Perkara Dugaan Korupsi Sepanjang 2023