CARITAU JAKARTA - Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA angkat bicara perihal isu dinasti politik yang mengandrungi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, paska dikabarkan bakal menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Denny menilai, isu soal politik dinasti Presiden Jokowi dan Gibran yang saat ini telah ramai menjadi sorotan publik itu tak lama akan redup bahkan basi. Hal itu karena, lanjut publik memiliki saat persepsi cerdas yang melihat dinamika tersebut sebagai pertarungan politik. 

Baca Juga: Pimpinan DPRD DKI: Pj Heru jadi ‘Gorengan’ Politik di Tengah Kepeduliannya Bagi Bansos

Adapun menurutnya, isu dinasti politik itu saat ini berkembang seiring dengan berita-berita yang marak mengenai dukungan kepada Gibran menjadi Cawapres digunakan oleh pihak-pihak yang tidak setuju untuk menyerang melalui diksi dan narasi. 

"Reaksi terhadap isu ini bervariasi. Sebagian melihatnya sebagai bagian dari pertarungan politik, dimana isu dinasti politik menjadi senjata untuk menyerang Gibran, Prabowo, atau bahkan Jokowi," kata Denny JA pada keterangan tertulis, dikutip, Minggu (22/10/2023). 

Kendati demikian, menurut Denny, dinasti politik merupakan hal yang cukup lazim dalam agenda pertarungan politik di dunia. Ia menyebut bahwa dinasti politik terjadi bukan hanya pada negara penganut sistem monarki melainkan juga dalam negara demokrasi. 

Denny mengatakan, politik dinasti itu terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara demokrasi maju di Eropa dan Amerika Serikat, dinasti politik telah menjadi hal yang biasa. 

Denny menjelaskan sebagai contoh yaitu seperti sosok Pinka Haprani yang maju sebagai caleg saat ibunya, Puan Maharani, masih menjabat sebagai ketua DPR RI. Hal itu, menurut Denny juga telah menunjukkan bahwa fenomena ini dapat diterima sebagai hal yang sah dan tidak melanggar hukum.

"Tak bisa dipungkiri bahwa dinasti politik adalah fenomena yang lazim dalam dunia demokrasi,” ungkap Denny JA. 

“Kita juga bisa mengamati dinasti politik dalam keluarga Bung Karno, yang telah berlangsung hingga empat generasi, mulai dari Bung Karno hingga Pinka Haprani," ujar Denny. 

Mengapa dinasti politik dianggap wajar dalam negara demokrasi, kata Denny, hal itu lantaran prinsip demokrasi menegaskan persamaan hak di antara seluruh warga negara. 

"Semua orang memiliki hak yang sama untuk menjadi pemimpin, tanpa memandang asal usul keluarga mereka. Konstitusi sebagai hukum tertinggi juga tidak melarang soal anak-anak Presiden, Gubernur, Walikota untuk menjadi pemimpin nasional jika orang tua mereka masih menjabat," terang Denny. 

"Contoh serupa dapat ditemukan juga dalam keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan bahkan di luar negeri, seperti hal keluarga Kennedy di Amerika Serikat, Bush di Amerika Serikat, atau Nehru di India,” sambungnya. 

Denny menilai, dinasti politik sejauh ini juga telah berlaku di berbagai negara, termasuk Indonesia, Inggris, Amerika Serikat, dan banyak negara lainnya bahka di hampir seluruh benua di dunia. Disisi lain, menurut Denny, secara hukum di negara Indonesia pun saat ini tidak mengatur mengenai larangan membangun dinasti politik namun kenapa opini publik malah membatasi. 

"Yang paling penting, penentuan akhir dari dinasti politik terletak pada pemilihan umum. Rakyat adalah hakim tertinggi melalui kotak suara. Sebagai contoh, dalam keluarga Bung Karno, ketika Megawati memimpin PDIP, rakyat mendukung PDIP," ujar Denny. 

"Namun, ketika anak-anak Bung Karno mendirikan partai lain seperti Sukmawati dan Rahmawati, rakyat tidak memilih mereka. Begitu pula dalam kasus Tommy Soeharto yang mendirikan Partai Berkarya,” sambungnya.

Oleh karena itu, Denny mengatakan, apabila sosok Gibran Rakabuming Raka nantinya terpilih sebagai Calon Wakil Presiden Prabowo, maka rakyatlah yang akan memutuskan nasibnya. 

Ha itu lantaran menurut Denny, Gibran dinilai memiliki potensi besar untuk menarik dukungan dari generasi milenial yang merupakan hampir 50 persen dari pemilih potensial. 

Selain itu, Denny menambahkan, sosok Gibran juga ditenggarai mungkin dapat mempengaruhi pemilih di Jawa Tengah dan orang-orang yang masih puas dengan kinerja Presiden Jokowi.

"Sebagai prinsip dasar dalam demokrasi, keputusan akhir ada di tangan rakyat melalui pemilihan umum. Dinasti politik adalah realitas politik yang dapat ditemukan di negara-negara demokrasi, dan nasib Gibran Rakabuming Raka akan ditentukan oleh suara rakyat dalam proses demokratis ini,” tandas Denny. (GIB/DID)

Baca Juga: Diuji Delapan Isu Penting oleh DPD RI, Anies Jabarkan Konsep Indonesia Adil Makmur untuk Semua