CARITAU JAKARTA – Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menyatakan pihaknya menerjunkan 9.915 personel gabungan untuk melakukan pengamanan demonstrasi buruh dan mahasiswa 214 di Istana Negara dan Gedung DPR RI Senayan Jakarta pada Kamis (21/4/2022). 

Menurut Zulpan, dari 9.915 personel sebanyak 1.140 merupakan personel yang diterjunkan oleh Kodam Jaya dan seluruh personil gabungan akan disebar di beberapa titik di lokasi demonstrasi 214, di antaranya sekitar Istana Merdeka-Monas dan Gedung DPR/MPR RI.

Baca Juga: Alasan Bentrok dengan Panggilan Dewas KPK, Firli Bahuri Mangkir Lagi dari Polda Metro Jaya

“Total kekuatan yang dikerahkan hari ini 9.915 personel yang terdiri dari Polri dibantu 1.140 personel dari Kodam Jaya. Selebihnya ada Satpol PP,” kata Endra Zulpan kepada wartawan, Kamis (21/4/2022). 

Zulpan menuturkan, menurut surat pemberitahuan yang diterima Polda Metro Jaya, estimasi massa demo 214 berkisar 800-1.200 orang. Namun 

jumlah tersebut masih berdasarkan estimasi dan kemungkinan akan berbeda dari angka di lapangan.

"Oleh karena itu Polda Metro Jaya mengantisipasi jumlah massa dengan melibatkan kekuatan yang lebih banyak,” tuturnya. 

Kepolisian telah menerjunkan personel di beberapa titik dan tidak terfokus pada satu tempat, guna mengantisipasi kerusuhan seperti pada demo 11 April.

“Kami tidak hanya mengerahkan aparat di lokasi unjuk rasa, tetapi juga di sekitar lokasi dan akses jalan, sehingga tidak terjadi seperti pembakaran Pos Polisi Pejompongan saat demo kemarin,” katanya.

Sebagai informasi, mahasiswa dan elemen buruh diketahui telah melaksanakan Kongres Rakyat pada 18 April 2022. 

Kongres yang diselenggarakan di gedung Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta itu telah menyetujui bahwa mahasiswa dan elemen buruh akan menyampaikan 10 tuntutan. Yakni:

1. Hentikan pembahasan UU Ciptakerja Inkonstitusional dan hentikan upaya Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

2. Hentikan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat dan tuntaskan pelanggaran HAM.

3. Turunkan harga ( BBM, minyak goreng, PDAM, listrik, pupuk, PPN dan tarif Tol).

4. Tangkap, adili, penjarakan dan miskinkan seluruh pelaku koruptor.

5. Redistribusi kekayaan nasional (berikan Jaminan Sosial atas pendidikan, kesehatan, rumah, fasilitas publik dan makan gratis untuk masyarakat).

6. Sahkan UU PRT dan berikan perlindungan bagi buruh migran.

7. Wujudkan reforma agraria sejati dan hentikan perampasan sumber-sumber agraria.

8. Tolak penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

9. Berikan akses partisipasi publik seluas-luasnya dalam rencana Revisi UU SISDIKNAS.

10. Tolak Revisi UU No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.(GIBS) 

Baca Juga: Polda Metro Jaya Naikkan Status Kasus Dugaan Pemerasan Petinggi KPK ke Tahap Penyidikan