CARITAU JAKARTA - Fraski PDIP DPRD DKI Jakarta menggelar refleksi 5 tahun Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI Jakarta. Menjelang akhir jabatannya, PDIP menyatakan, banyak janji dan program Gubernur Anies yang belum atau tak terpenuhi.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono mengatakan, pihaknya sengaja mengupas satu per satu 23 janji kampanye Anies untuk membuka mata publik. Dia berharap, masyarakat lebih mengetahui kinerja Anies selama lima tahun menjabat sebagai gubernur di Jakarta.

Baca Juga: Janji Hapus Persyaratan Kerja Diskriminatif, Anies: Harus Ada Kesetaraan Kesempatan

"Dari 23 janji kampanye itu, yang kami apresiasi cuma lima saja. Tapi selebihnya, itu rapor merah dari Fraksi PDIP, artinya Pak Anies tidak fokus betul menangani persoalan pokok warga Jakarta," kata Gembong, Kamis (13/10/2022).

"Bahwa yang dikerjakan Pak Anies itu bukan program prioritas yang menjadi kebutuhan masyarakat, tapi justru program-program yang untuk membranding dirinya sebagai priroritas pertama," sambungnya.

Diakui Gembong, dirinya bekerja keras untuk mengevaluasi kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selama lima tahun di Ibu Kota. Adapun Anies akan pensiun pada Minggu, 16 Oktober 2022.

"Saya mendiskusikan tiga hari tiga malam, ora turu (nggak tidur), pakai renungan, pakai sujud dan sebagainya," ujar Gembong.

Menurutnya, 25 anggota Fraksi PDI Perjuangan merasa gelisah dengan penugasan yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada BUMD DKI Jakarta. Dia menyebut, usaha inti dari perseroan tersebut akhirnya tidak maksimal karena mereka lebih fokus mengerjakan penugasan kepala daerah.

"Walaupun penugasan itu disertai juga dengan penyertaan modal daerah (PMD), jadi sebetulnya kalau saya ibaratkan sebagai orang tua memberikan anak duit, lalu disuruh bangun sesuatu," ucapnya.

Sebagai contoh PT Jakpro yang diminta berbagai mega proyek yang ditunjuk kepala daerah. Mulai dari Jakarta International Stadium (JIS) Jakarta Utara, Jakarta International E-prix Circuit (JIEC) Jakarta Utara dan sebagainya.

"Jadi dia hanya fokus di situ, sementara core business atau kegiatan utama dari BUMD sendiri sudah tidak dikerjakan. Kalau ini terus dibiasakan, ini bisa merusak tatanan BUMD ke depan," pungkasnya. (DID) 

Baca Juga: Pimpinan DPRD DKI Heran Ada yang Baper Spanduk dan Stiker Ajakan Heru Soal Pemilu Aman