CARITAU JAKARTA – Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kembali menegaskan dirinya tidak sepakat dengan pembangunan Ibu Kota baru yang digagas Presiden Joko Widodo. Ia menilai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak mendesak untuk dikerjakan meskipun sudah terbentuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Saat bertemu dengan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat di Jakarta, Jumat (1/12/2023), Anies mengatakan pembangunan Indonesia secara menyeluruh masih memiliki berbagai tantangan.

Baca Juga: Disebut Bakal Hadir di Rapimnas Golkar, Ini Kata Gibran

"Kita memiliki tantangan pembangunan yang banyak dan urgen. Lalu, kita memiliki sumber daya fiskal yang terbatas," dalih Anies.

Karena sumber daya fiskal terbatas, maka mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mempertanyakan apakah bijak menggunakannya untuk membangun suatu tempat atau membiayai hal yang tidak mendesak. Menurut dia lebih baik menggunakannya untuk salah satu hal urgen yang ia sorot, yaitu soal honor guru.

Menurut mantan rektor Universitas Paramadina itu, wacana pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) akan bersifat kontraproduktif apabila anggaran triliunan rupiah tidak dialokasikan untuk honor guru. Terlebih lagi, tambahnya, saat ini honor bulanan guru hanya cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari sekitar 10-15 hari saja.

"Ya, kalau kita ingin kualitas manusia yang lebih baik, ya, gurunya dibenerin. Gimana guru bisa konsen ngajar ketika gajinya hanya cukup untuk 10 hari-15 hari?" kata dia.

Sehingga, meskipun telah ada UU IKN, kata Anies, dia memiliki skala prioritas apabila nantinya terpilih memenangi Pilpres 2024 dan menjalankan pemerintahan. Menurut dia, suatu pembangunan ada yang bersifat penting dan bersifat mendesak.

"Kami menyebutnya important and urgent. Nah, important and urgent harus segera diselesaikan, tetapi kalau important (but) not urgent, ini bisa dikerjakan nanti," ujar Anies Baswedan.

Baca Juga: Bawaslu Tindaklanjuti Dugaan Kades Terlibat Pemenangan Paslon

Baca Juga: Pengiriman Logistik Pemilu 2024 di Papua Pegunungan