CARITAU MAKASSAR – Mantan RT/RW di Kota Makassar kembali menggelar aksi demonstrasi dengan menggeruduk Gedung Balaikota dan DPRD Kota Makassar, Selasa (28/6/2022).

Dalam tuntutannya, mereka menuntut agar insentif dan percepatan pergelaran Pemilu Raya untuk RT/RW se-Kota Makassar. 

Baca Juga: Pemanfaatan Limbah Kertas Koran Menjadi Busana

“Hari ini penghargaan sama mereka tidak ada sama sekali. Mereka mengabdi 10 tahun, 15 tahun, mereka tidak dihormati sama sekali. Mereka datang bukan untuk jadi RT atau RW kembali. Hanya mengaspirasikan suara masyarakat yang mau pemilu raya,” ungkap salah satu massa aksi. 

Ia mengungkapkan, jika regulasi sudah siap sebelum masa jabatan Ketua RT/RW lama berakhir, maka tidak perlu lagi ada Pj RT/RW yang tidak jelas regulasinya.

“Di perwali tidak ada kriteria bisa jadi Pj. Wajar saja di suatu daerah, sembarangan yang ditunjuk jadi Pj,” jelasnya. 

Dia menegaskan agar pemilu raya dipercepat dan insentif mantan Ketua RT/RW dibayar. Menurutnya, insentif harus tetap dibayar karena mereka tetap bekerja hingga akhir Maret.

“Faktanya eks Ketua RT/RW masih bekerja di bulan Maret seperti mengajak warga vaksin,” tandasnya. 

Sementara itu, menanggapi aspirasi RT/RW, Anggota Komisi D DPRD Makassar Hamzah Hamid mengungkapkan, akan mengawal aspirasi eks RT/RW terkait Pemilu Raya. 

"Apa yang menjadi aspirasi, kita sangat apresiasi bahwa mereka meminta bagaimana kebijakan pak wali (Danny Pomanto) dikawal. Saya kira ini bukan hanya tanggung jawab DPRD mengawal, tapi semua masyarakat pasti mengawal," jelasnya. 

"Saya lihat pak wali beberapa kali mengatakan pasti akan mengadakan Pemilu Raya. Dari awal sudah sampaikan belum melakukan pemilu raya karena belum ada anggaran. Ini kita tunggu di APBD perubahan apakah ini dimasukkan atau tidak," tambahnya, 

Jika nantinya, lanjut dia, anggaran Pemilu Raya ini tidak masuk di APBD Perubahan, Fraksi PAN akan menagih. 

"Kami akan meminta pak wali bahwa bapak sudah mengeluarkan statement seperti ini. Katanya kita masukkan di APBD perubahan, itu ada kita akan ingatkan. Pasti akan dimasukan di APBD Perubahan, karena ini pernyataan pak wali bukan yang pertama kali," bebernya. 

Ia juga mengajak masyarakat untuk membangun kepercayaan kepada pemerintah kota untuk melakukan Pemilu Raya dengan cara tidak membebani masyarakat.

"Kami akan mengawal ini, kalau Pemilu Raya tidak dilaksanakan berarti masyarakat yang menilai pak wali seperti ini," tandasnya. (KEK)

Baca Juga: Polda Sulsel Ungkap Judi Online Higgs Domino dan Togel Jaringan Hong Kong