CARITAU JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengatakan Pemerintah masih menghitung dengan hati-hati harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya jenis solar dan pertalite.

"BBM semuanya masih pada proses dihitung, dikalkulasi dengan hati-hati," kata Presiden saat ditemui seusai peluncuran teknologi "5G Smart Mining" di wilayah Tambang Grasberg, Mimika, Papua, Kamis (1/9/2022).

Baca Juga: Ini Alasan Jokowi Perpanjang Kontrak Freeport

Pada tahun ini, anggaran subsidi BBM dan LPG mencapai Rp149,4 triliun, dan subsidi listrik mencapai Rp59,6 triliun. Lalu, kompensasi BBM mencapai Rp252,5 triliun dan kompensasi listrik mencapai Rp41,0 triliun. Dengan itu, total anggaran subsidi dan kompensasi mencapai Rp502,4 triliun.

Jumlah ini berpotensi membengkak hingga Rp698 triliun atau naik Rp195,6 triliun, apabila konsumsi terus meningkat. Hal itu karena harga jual eceran (HJE) BBM bersubsidi jauh lebih rendah dibandingkan harga jual seharusnya atau keekonomiannya.

Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan HJE solar yang ditetapkan oleh PT Pertamina (Persero) dengan seizin pemerintah sebesar Rp5.150 per liter, sedangkan harga keekonomiannya sudah mencapai Rp13.950 per liter.

Sementara itu, ia mengatakan HJE pertalite yang ditetapkan sebesar Rp7.650, harga keekonomiannya sudah mencapai Rp14.450 per liter. Dengan demikian, pemerintah memberikan subsidi mencapai Rp6.800 untuk setiap liter bahan bakar ini.

Di sisi lain, kuota BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite yang ditargetkan dalam APBN tahun ini akan habis pada Oktober.

Menkeu, seperti dilansir Antara, menjelaskan realisasi konsumsi solar pada Januari hingga Juli tahun ini sudah mencapai 9,88 juta kiloliter atau 65 persen dari kuota. Dengan demikian, ia memproyeksi konsumsi solar akan mencapai 17,44 juta kiloliter atau 115 persen dari kuota hingga akhir tahun.

Kuota penyaluran solar bersubsidi dalam target APBN tahun ini sebesar 15,10 juta kiloliter.

Ia melanjutkan realisasi konsumsi pertalite pada Januari hingga Juli tahun ini sudah mencapai 16,84 juta kiloliter atau 73 persen dari kuota. Ia memproyeksi konsumsi pertalite akan mencapai 29,07 juta kiloliter atau 126 persen dari kuota pada akhir tahun.

Kuota penyaluran pertalite bersubsidi dalam target APBN tahun ini sebesar 23,05 juta kiloliter. (KEK)

Baca Juga: Anggaran Belanja Pemilu Terserap Rp18,8 Triliun