CARITAU JAKARTA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) April 2022 kembali mengalami surplus sebesar Rp103,1 triliun atau 0,58 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“APBN kita dalam posisi surplus Rp103,1 triliun bandingkan tahun lalu yang defisit Rp138,2 triliun. Ini baliknya sangat cepat sekali atau 174,7 persen,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Senin (23/5/2022).

Baca Juga: Soal Kelanjutan Bantuan Pangan, Jokowi Tunggu APBN

Surplus APBN ini didorong oleh pendapatan negara yang mencapai Rp853,6 triliun dan lebih tinggi dari belanja negara yang sebesar Rp750,5 triliun.

Pendapatan negara yang mencapai Rp853,6 triliun meningkat 45,9 persen dibandingkan periode sama tahun lalu Rp584,9 triliun dengan seluruh komponen mengalami kenaikan.

“Growth ini bagus banget, bulan lalu saja 32,1 persen growth-nya. Semua komponen pendapatan negara naik,” ujar Sri Mulyani.

Realisasi pendapatan negara meliputi penerimaan perpajakan Rp676,1 triliun yang meningkat 49,1 persen dari Rp453,5 triliun pada April 2021 serta PNBP Rp177,4 triliun.

Penerimaan perpajakan ini terdiri dari penerimaan pajak Rp567,7 triliun yang naik 51,5 persen dari periode sama tahun lalu Rp374,6 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp108,4 triliun yang juga naik 37,7 persen dari Rp78,7 triliun.

Sementara realisasi belanja negara per April 2022 meningkat 3,8 persen yaitu dari Rp723 triliun periode sama tahun lalu menjadi Rp750,5 triliun yang merupakan 27,7 persen dari pagu APBN 2022 sebesar Rp2.714,2 triliun.

“Belanja negara masih sesuai schedule Rp2.714,2 triliun, yaitu Rp750,5 triliun,” tegas Sri Mulyani.

Realisasi tersebut meliputi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang sebesar Rp253,6 triliun atau 26,8 persen dari pagu APBN dengan manfaat belanja pegawai termasuk THR dan kegiatan operasional K/L.

Kemudian juga program kegiatan K/L untuk pengadaan peralatan atau mesin, jalan, jaringan, irigasi serta penyaluran bansos ke masyarakat.

Realisasi belanja negara juga termasuk belanja non-K/L yaitu Rp254,4 triliun yang sudah mencapai 25,5 persen dari pagu dengan alokasi untuk penyaluran subsidi, kompensasi BBM dan pembayaran pensiun termasuk THR serta jaminan kesehatan ASN.

Selain itu, realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) turut menjadi bagian dari belanja negara dengan realisasi Rp242,4 triliun atau 31,5 persen terhadap APBN.

Realisasi TKDD tersebut didukung kepatuhan daerah dalam menyampaikan syarat alur yang lebih baik dan penyaluran dana BOS regular tahun 2022 tahap pertama.(HAP)

Baca Juga: PPN 12% Ganggu Daya Saing Industri dan Daya Beli Konsumen