CARITAU JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menanggapi isu terkait pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kembali mencuat jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Kata dia, isu pemakzulan tersebut muncul dari kekecewaan masyarakat atas kinerja Presiden Jokowi, serta adanya pencawapresan Gibran Rakabuming Raka yang membuat mereka sulit mengharapkan adanya netralitas dari aparatur negara.

Baca Juga: Slank Resmi Nyatakan Dukungan untuk Ganjar-Mahfud di Pemilu 2024

"Yang penting bagi sseorang pemimpin itu menjalankan kekuasaan dengan penuh amanah untuk rakyat. Ketika pemimpin nasional menjalankan tugasnya dengan baik, maka tidak akan ada isu-isu terkait pemakzulan itu," kata Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud MD, Menteng, Jakarta, Rabu (17/1/2024).

Hasto menegaskan, isu pemakzulan tersebut harus dinilai sebagai mekanisme kritik agar direspon sebaik-baiknya oleh Presiden Jokowi. Dia juga mengharapkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu bisa memberikan legacy yang baik sebelum habis masa jabatannya di tahun 2024 nanti.

"Kami harapkan ini dapat direspon. Sekiranya tidak respon, ini akan memunculkan gerakan yang makin besar. Inilah yang dikhawatirkan PDIP.

"Masih ada 26 hari ke depan untuk merubah suatu policy agar setiap pemimpin satu kata dengan perbuatan, sehingga pemilu dapat berjalan dengan baik dan menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, tanpa adanya intervensi kekuasaan," ucapnya.

Sebelumnya isu pemakzulan Presiden Jokowi kembali bergulir jelang Pilpres 2024. Di mana, wacana pemakzulan Presiden Jokowi ini menjadi bola panas pasca beberapa tokoh yang tergabung dalam 'Petisi 100' mendatangi Kantor Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Mahfud Md yang juga sekaligus cawapres No. Urut 3 itu mengatakan, ada 22 tokoh dari Petisi 100 yang datang ke kantornya. Mereka di antaranya adalah Faizal Assegaf, Marwan Batubara, Rahma Sarita, dan Letjen TNI Mar (Purn) Suharto.

"Ada 22 tokoh yang datang ke kantor saya. Mereka minta pemakzulan Pak Jokowi, minta pemilu tanpa Pak Jokowi," ujar Mahfud, Selasa (9/1/2024).

Kedatangan mereka juga untuk menyampaikan dugaan kecurangan Pemilu 2024.

"Mereka melaporkan tidak percaya, Pemilu 2024 ini berjalan curang. Oleh sebab itu nampaknya sudah berjalan kecurangan-kecurangan. Sehingga mereka minta ke Menkopolhukam untuk melakukan tindakan," sambung Mahfud. (RMA/DIM)

Baca Juga: Masinton Nilai Putusan MK Loloskan Gibran Cawapres untuk Kepentingan Tirani