CARITAU JAKARTA – Direktur Eksekutif Indonesia Review (IPR) Ujang Komarudin mengkritik kebijakan pemerintah yang berencana menaikan harga Pertalite (RON 90) dan Solar bersubsidi, serta Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi tabung 3 kilo gram (kg).

Menurut Ujang, kenaikan ini hanya menambah beban masyarakat di tengah situasi ekonomi belum sepenuhnya pulih. 

Baca Juga: Harga BBM Nonsubsisi di SPBU Pertamina Naik per 1 Juli 2023

"Tentu ini akan membebani masyarakat. Rakyat sudah jatuh tuh tertimpa tangga. Kenapa sedang jatuh? Karena saat ini banyak rakyat yang di PHK," kata Ujang kepada wartawan, Jumat (15/4/2022). 

Ujang pun menyoroti aksi mahasiswa pada demo Senin, 11 April kemarin, menurutnya, tuntutan mahasiswa yang salah satunya menuntut pemerintah untuk menurunkan harga bahan pokok yang mengalami kenaikan merupakan kritik yang tepat kepada pemerintah. 

"Faktanya saat ini banyak rakyat yang di PHK, tidak kerja, tidak punya uang, bahkan maka pun susah lalu ditambah lagi beban dengan kenaikan pertalite dan LPG 3 kg, tentu ini kebijakan yang mencekik rakyat," ujar Ujang. 

Ujang mempertanyakan, di tengah semua harga naik, apakah pemerintah tidak memiliki pilihan lain dalam memberikan kebijakan untuk masyarakat. 

Menurut Ujang kenaikan harga lah justru menjadi persoalan baru yang kini dirasakan oleh masyarakat. 

"Yang menjadi persoalan apakah negara tidak punya uang? Kemanakah uang uang itu? Apakah ada di orang-orang tertentu?," tanya Ujang. 

Pengamat Politik Universitas Al-Azhar itu juga menanyakan terkait uang negara selama ini yang menurutnya tidak dikelola secara transparan. 

"Lalu kemanakah uang-uang kita itu? apakah di kelompok oligarki itu? Di korporasi tertentu itu? Lalu korporasi juga tidak diberantas. Para koruptor yang terlibat kasus juga tida mengembalikan uang, jadi saat ini uang dikuasai oleh kelompok tertentu disaat rakyat Indonesia hidup dalam kesulitan," imbuh Ujang. 

Ujang menambahkan, hal itu merupakan bagian dari problem kebangsaan yag belum bisa diselesaikan pemerintah.

"Disaat yang sama rakyat Indonesia sedang hidup dalam kesulitan, kesusahan, atau kemiskinan, ini problem kebangsaan ini belum tuntas," sambung Ujang. 

Oleh sebab itu, Ujang meminta kepada pemerintah agar dalam kebijakanya dapat berpihak kepada rakyat dan melindungi dari kenaikan sejumlah harga bahan pokok yang begitu tinggi. 

"Apakah tidak ada jalan lain, ataukah ini pilihan yang sulit, tetapi apapun itu negara atau pemerintah semestinya melindungi rakyat dari kenaikan-kenaikan harga yang begitu tinggi," pungkasnya. (GIBS) 

Baca Juga: Ganjar Telpon Heru Soal Masalah di Pasar Warakas, Pengamat: Itu Pencitraan