CARITAU JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh, mengatakan pihaknya tak menampik jika seandainya ada pemodal besar yang bersedia untuk menghadapi kontestasi nasional. Tapi ia mengaku saat ini merasa apes karena tak ada pemodal besar ataupun pemodal kecil yang menghampiri.

"Siapa pemodal besar itu, kita pun juga kepingin, coba sebutkan kita kepingin, katakan kita kepengin. Kalau ada pemodal besar terutama yang mau dekat dan bersimpati kepada NasDem, saya katakan hormat, siap aja," kata Surya usai perayaan HUT NasDem ke-11, di JCC, Jakarta, Jumat (11/11/2022).

Baca Juga: PKS Jajaki Komunikasi Khofifah untuk Pilkada Jatim

"Ini kan apes ini, pemodal besar nggak ada, pemodal kecil enggak ada," sambungnya.

Kendati begitu, Paloh enggan mengomentari soal adanya pemodal besar yang justru menjadi penghalang pihaknya dalam berkoalisi.

Paloh menjelaskan, pemodal besar itu harus mau dekat dan bersimpati dengan Nasdem. Jika ada, maka Nasdem akan menghormati pemodal besar tersebut.

Menurut Paloh, dalam politik segala kemungkinan bisa terjadi. Tapi hal itu akan menjadi posisi yang serba salah.

"Ini kan segala kemungkinan bisa terjadi. Kalau kita bilang iya salah, kita bilang tidak juga salah. Jadi kita harus waspada, bahasa jawanya eling dan wospodo," tuturnya.

Lebih lanjut, Paloh mengatakan, penjajakan koalisinya dengan PKS dan NasDem dalam hal komunikasi sejauh ini cukup baik. Menurutnya, tiap-tiap partai punya strateginya masing-masing.

“Ditanya siapa calon cawapres, kan sejak awal saya katakan kita serahkan kepada calon presiden, calon presiden aja kita percaya apalagi calon wakil. Nah itu sebenarnya,” tutur Paloh.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Mardani Ali Sera menyebut perlawanan oligarki menjadi salah satu alasan deklarasi Koalisi Perubahan tertunda.

Mardani mengaku saat ini pihaknya tengah menggalang format gerakan. Pihaknya tidak menginginkan keterlibatan pemodal besar dalam koalisinya.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Partai Nasdem ingin mendeklarasikan Koalisi Perubahan bersama Partai Demokrat dan PKS pada Kamis (10/11/2022). Namun, deklarasi itu urung digelar.

“Kami di Koalisi Perubahan lagi coba, kenapa agak lama? Bocoran sedikit, kami lagi lawan oligarki, ini enggak boleh ada pemodal besar yang menguasai kita,” kata Mardani dalam diskusi yang digelar Kaukus Muda Indonesia (KMI) di Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (10/11/2020).

Mardani mengatakan, oligarki politik merupakan salah satu penyakit demokrasi di Indonesia yang timbul akibat tingginya biaya politik.

Menurut dia, informasi terkait ongkos kontes politik tingkat daerah yang harus dikeluarkan telah banyak beredar.

Anggota Komisi II DPR RI ini menyebut ketika pihaknya menerima bantuan dari oligarki maka kerja-kerja politik akan terganggu.

“Oligarki politik ini kadang-kadang dia mainnya dua kaki, ini harus dilawan,” tutur Mardani.

Mardani menilai, tingginya biaya politik dan oligarki itu menjadi sebagian masalah besar yang harus dihadapi PKS.

Ia mengaku PKS berkomitmen bersama Nasdem dan Demokrat untuk menjadi fajar baru dalam Pemilu 2024. Berbagai pembahasan saat ini sedang dilakukan.

“Karena itu komitmen PKS Nasdem dan Partai Demokrat untuk terus musyawarah, waktunya kapan? Tinggal waktunya,” ujar Mardani. (DID)

Baca Juga: Prabowo Subianto Dialog Bersama PWI