CARITAU KOTA BOGOR – Gugatan Wali Kota Bogor Bima Arya dan sejumlah kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK) dikabulkan sebagian.  Seperti diketahui, Bima Arya dkk melakukan gugatan uji materiil terhadap Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) soal tafsir masa jabatan lima tahun yang diemban kepala daerah periode 2019-2024 tetap berjalan penuh dan tidak berkurang digantikan Penjabat (Pj) pada Desember 2023.

"MK hari ini memutuskan untuk mengabulkan gugatan dari kami kepala daerah yang meminta agar masa jabatan tidak dipotong. Artinya apa? ini adalah pembatalan pemotongan masa jabatan kepala daerah dikembalikan sesuai jadwal normal. Artinya kami tetap bertugas sampai di ujung masa jabatan di 2024," kata Bima Arya di Balai Kota Bogor, Kamis (22/12/2023) malam.

Baca Juga: Seorang Advokat Ajukan Frasa Perbuatan Tercela ke Mahkamah Konstitusi

Mk mengabulkan sebagian gugatan dimaksud ialah masa jabatan kepala daerah akan berlanjut hingga tahun 2024 bagi kepala daerah yang terpilih pada 2018 namun dilantik pada tahun 2019. Sementara bagi kepala daerah yang terpilih pada tahun 2018 dan telah dilantik pada tahun 2018 tetap berakhir pada 2023.

Putusan dibacakan Wakil Ketua MK Saldi Isra terhadap uji UU Pilkada. Sidang Pengucapan Putusan terhadap Perkara Nomor 143/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh tujuh kepala daerah yang mendalilkan Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada ini digelar pada Kamis (21/12).

Ketujuh kepala daerah yang mengajukan gugatan dimaksud yakni Gubernur Maluku Murad Ismail, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil E. Dardak, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, Wali Kota Gorontalo Marten A. Taha, Wali Kota Padang Hendri Septa, dan Wali Kota Tarakan Khairul.

Bima Arya menyampaikan, sidang putusan pembatalan pemotongan masa jabatan kepala daerah dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah dan perwakilan dari DPR.

 "Jadi semestinya keputusan ini langsung di eksekusi oleh pemerintah artinya tidak ada proses penunjukan Pj daerah," ujarnya.

Bima menyebut, berdasarkan catatannya, hampir 50 kepala daerah, terdiri atas gubernur, bupati atau wali kota yang akan bertugas sampai di ujung masa jabatan, yang berarti mengembalikan hak warga untuk memastikan kepala daerah bertugas sesuai masa jabatan.

"Dan saya mengajak kepada semua kepala daerah yang akan bertugas sampai tahun 2024 terus berikhtiar mulai memberikan yang terbaik demi warga sampai di ujung masa jabatan sampai titik keringat penghabisan kita berikan yang terbaik pelayanan yg terbaik sesuai janji kampanye kita 5 tahun yang lalu," katanya.

Menurut Bima, keputusan Mahkamah Konstitusi adalah keputusan tertinggi, sehingga atas putusan itu ia akan bertugas di ujung masa jabatan.

Salah satu alasan putusan MK mengabulkan gugatan masa jabatan kepala daerah, kata Bima, karena tidak mengganggu kesertaan. Di sisi lain, ada juga catatan dari MK bahwa jabatan berlanjut maksimal sampai lima tahun atau maksimal satu bulan sebelum pemungutan suara di Pilkada serentak 2024.

 "Artinya Pilkada di 5 November maka di bulan Oktober sudah harus diganti atau pilkada yang dimajukan di bulan September maka bulan Agustus sudah harus diganti. Tapi tidak ada yang sampai di bulan Oktober, tapi kalau sampai di bulan September saya kira ada setengah, kalau enggak salah. Tapi nanti kita cek lagi," katanya.

Bima juga menyampaikan, agar warganya merasa tenang bahwa masa jabatannya bersama Wakil Wali Kota Bogor Dedie Abdul Rachim akan berakhir pada 20 April 2024, sehingga sejumlah program pembangunan dan pelayanan terhadap warga masih akan ia jalankan sampai habis masa jabatan.  

"Sampai April tanggal 20 warga Bogor tenang saja saya akan ada jalan-jalan, ngurusin angkot mengurangi kemacetan Empang, saya masih akan ada membersihkan Alun-alun yang semrawut," latanya.

Bima juga akan membersihkan sampah-sampah di angkot.

"Saya masih akan ada untuk di tengah warga supaya aspirasi untuk didengar kemudian dan direncanakan. Saya masih akan ada sampai di bulan April semaksimal mungkin sampai di ujung sampai titik keringat penghabisan dan memberikan yang terbaik untuk warga Bogor," katanya seperti dilansir Antara.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim sempat menghadiri langsung sidang putusan MK. Dedie mengatakan akan tetap memberikan yang terbaik hingga masa jabatannya berakhir di 20 April 2024.

"Alhamdulillah setelah melalui proses konstitusional ya, kami mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan ketetapan akhir masa jabatan kepala daerah yang pelantikan 2019. Hari ini diterima atau dikabulkan oleh majelis hakim," kata Dedie.

"Sehingga ini menguatkan kami melaksanakan seluruh sisa masa jabatan sampai dengan 20 April 2024, secara lebih totalitas lagi memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bogor," imbuhnya. (DIM)

Baca Juga: Timnas AMIN Ingin Hadirkan Empat Menteri Jadi Saksi di Persidangan PHPU Pilpres 2024