CARITAU JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyoroti aksi pemimpin Pesantren Al Zaytun, Indramayu Panji Gumilang mengundang aktivis Yahudi Monique Rijkers menjadi tamu kehormatan pada perayaan 1 Muharram baru-baru ini.

Abbas mempertanyakan perilaku dan aksi Gumilang yang dinilai telah melanggar kitab suci dan konstitusi. "Kesalahan Panji Gumilang sudah menumpuk,” tulis Abbas dalam keterangannya, Jumat (21/7/2023).

Baca Juga: Pj Teguh Ajak MUI dan Ormas Islam Berperan Aktif dalam Pembangunan Jakarta

"Laporan dan pengaduan serta kesaksian tentang siapa dia dan bagaimana buruknya perbuatan yang telah dia lakukan sudah sangat banyak diungkap dan diceritakan oleh orang-orang yang dahulu sangat dekat dengan dirinya,” sambungnya.

Ketua PP Muhammadiyah itu menggambarkan Panji Gumilang sebagai individu yang sombong dan pongah, dengan dukungan yang tampaknya cukup besar. Namun, ia menyerukan kepada publik untuk tidak lupa bahwa jumlah penduduk di Indonesia lebih dari 272 juta jiwa, mengisyaratkan bahwa dukungan untuk Gumilang mungkin tidak sebanyak yang tampak.

Abbas juga menyoroti pertanyaan-pertanyaan tentang mengapa Panji masih bebas bergerak dan berbicara, meskipun ada banyak laporan dan pengaduan tentang perilakunya. Ia mencurigai bahwa Panji Gumilang mungkin memiliki dukungan dari pihak kuat baik di dalam maupun di luar negeri, khususnya dari negara-negara yang mendukung Yahudi dan Israel.

Abbas mempertanyakan apakah pemerintah dan penegak hukum merasa takut untuk bertindak terhadap Panji Gumilang. Ia berpendapat bahwa hukum tidak pernah takut pada siapa pun dan harus ditegakkan demi keadilan.

"Mari kita beri waktu dan kesempatan kepada pihak pemerintah dan para penegak hukum untuk bekerja," tulis Abbas.

Dirinya lantas memperingatkan bahwa jika penegak hukum tidak mampu menegakkan hukum, hal tersebut dapat menandakan bahwa pemerintah dan penegak hukum telah kehilangan kemandirian mereka.

Abbas mengkhawatirkan bahwa jika publik kehilangan kepercayaan kepada pemerintah dan penegak hukum, masyarakat akan berbicara dengan bahasa dan cara mereka sendiri. Hal tersebut, menurut Abbas, dapat mengancam masa depan bangsa dan negara Indonesia.

Sebelumnya, akhir Juni lalu Tim investigasi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat telah memanggil Pimpinan Al Zaytun. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jawa Barat, Iip Hidayat mengatakan ada delapan temuan fakta yang harus dikonfirmasi langsung kepada Panji.

Delapan temuan yang dimaksud yakni soal tata cara salat Idul Fitri tidak biasa, pernyataan Al-Zaytun yang menganut mazhab Ahmad Soekarno, Alquran yang disebut karangan Nabi Muhammad, taubat zinah dengan membayar uang. Lalu mengubah salam dan menyanyi lagu Yahudi, menyebut tanah suci adalah Indonesia, wanita boleh jadi imam dan khotib salat, dan pernyataan masjid tempatnya orang frustasi, kikir dan kecewa. (DID)

Baca Juga: Banjir Barang Impor Murah Via Tiktok Shop, MUI: Ancaman Bagi UMKM