CARITAU JAKARTA - Isu tentang Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka yang masuk ke Partai Golkar belakangan ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan petinggi partai.

Tak cuma itu, wacana Jokowi atau Gibran bisa menjadi Ketua Umum (Ketum) Golkar, membuat elit beringin buka suara.

Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie, membuka suara terkait hal ini, menyebutkan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh siapapun yang ingin menjadi calon Ketum Golkar.

Menurut Ical, sapaan Aburizal Bakrie, meskipun Jokowi atau Gibran dapat bergabung menjadi kader Golkar, belum tentu mereka bisa menjadi Ketua Umumnya.

"Partai Golkar memiliki aturan internal yang mengatur syarat-syarat menjadi Ketua Umum, termasuk masa kaderisasi selama lima tahun," kata Ical.

Dirinya juga mengungkapkan bahwa ada kemungkinan perubahan dalam AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) partai, yang dapat memungkinkan Jokowi atau Gibran untuk menjadi Ketua Umum Golkar. Namun, perubahan tersebut harus disetujui oleh pengurus Golkar dari seluruh provinsi di Indonesia.

Sebelumnya politisi senior Partai Golkar yang juga mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengatakan, Partai Golkar selalu terbuka untuk siapapun yang tertarik bergabung.

Kendati demikian, JK menggarisbawahi ada mekanisme yang perlu dilakukan untuk masuk dalam jajaran pengurus. Termasuk jika ingin menjadi ketua umum partai, yakni wajib menjadi kader selama 5 tahun.

"Tapi kalau untuk jadi pengurus ada aturannya, kalau untuk jadi ketua atau jadi apa minimum 5 tahun harus punya pengurus," ujarnya, dikutip Sabtu (9/3/2024).

Sebagaimana diketahui, beberapa saat lalu, ketika bertugas ke Jepang, Jokowi sempat disorot karena menggunakan dasi kuning.

Lantas, ada petinggi Golkar yang mengatakan dasi kuning Jokowi menandakan kepala negara nyaman dengan partai tersebut. Jokowi lantas menjawab singkat sambil tertawa. "nyaman", katanya.

Isu tentang kemungkinan Jokowi atau Gibran menjadi Ketua Umum Golkar memunculkan berbagai pertimbangan dan kekhawatiran di kalangan petinggi partai tersebut. Mereka menyadari pentingnya menjaga prinsip-prinsip internal partai dan menjaga stabilitas politik di Indonesia.

Dalam situasi yang semakin panas jelang pemilihan presiden berikutnya, keputusan strategis terkait kepemimpinan partai dapat berdampak besar pada arah politik nasional. (DID)