CARITAU JAKARTA - Ketua Fraksi PDIP, Gembong Warsono mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninggalkan banyak pekerjaan rumah (PR) di akhir jabatannya. Padahal, program kerja yang sudah diamanatkan dalam RPJMD yang merupakan manifestasi janji kampanye di Pilkada 2017.

"Gubernur Anies Baswedan telah meninggalkan PR yang begitu banyak sebagaimana amanat dan mandat RPJMD sebagai manifestasi janji kampanye," ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono, Sabtu (8/10/2022).

Baca Juga: Prabowo Unggul di Survei Hitung Cepat, Relawan: Bukti Kepercayaan Rakyat

Dia berharap, PR yang ditinggalkan Anies bisa diselesaikan Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono yang akan menyelesaikan sisa masa jabatan 2022-2024.

"Diharapkan dapat lebih menggerakkan dan mengkonsolidasikan birokrasi Pemrov DKI Jakarta agar terus bekerja dengan orientasi untuk membela sebesar-besarnya kepentingan rakyat," kata Gembong, Sabtu (8/10/2022).

Diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Rapat Tim Penilaian Akhir (TPA) menunjuk, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI menggantikan Anies Baswedan yang habis masa jabatannya pada 16 Oktober mendatang.

Baca juga : Duet Anies - AHY, Koalisi Tiga Tokoh Besar

Gembong lantas mengatakan, catatan Fraksi PDIP, beberapa PR yang ditinggalkan Anies diantaranya, tingginya angka kemiskinan dalam 10 tahun terakhir yaitu di angka 4,72%, Angka pengangguran 8% atau setara 460rb jiwa.

Lalu, normalisasi sungai, ketersediaan Hunian, ekonomi kerakyatan, dan reformasi birokrasi. PR selanjutnya yakni smart city, dan persoalan lainnya.

"Serta pada muaranya diharapkan mampu mengantarkan warga DKI Jakarta dalam menghadapi Pesta Pemilu Tahun 2024 nanti secara Kondusif, tanpa isu SARA seperti yang mencuat dalam Pilkada 2017 lalu," tandas Gembong.

Baca juga : Pertemuan Megawati dan Presiden Jokowi Tidak Terkait Pencapresan Anies

Selain itu, sambung Gembong, Heru Budi juga diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntable.

"Mengkedepankan prinsip fungsi melayani, optimalisasi tata kelola pemerintahan dan mewujudkan birokrasi bersih antikorupsi," kata anggota Komisi A DPRD DKI itu. (DID)

Baca Juga: Ganjar-Mahfud Janjikan Internet Gratis Super Cepat, Menkominfo: Mungkin Saja