CARITAU JAKARTA – Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah pimpinan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk membahas kesiapan sarana dan prasarana menjelang kontestasi Pemilu 2024. 

Anggota Badan Pengkajian MPR, Rieke Diah Pitaloka mengatakan, setelah melakukan dialog bersama, ditemukan beberapa kendala dalam pengoptimalan sumber daya manusia (SDM) di internal Bawaslu. 

Baca Juga: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Capai Rp26 Triliun, Menkeu Ungkap Rinciannya

"Dari Bawaslu ada beberapa kendala untuk pengoptimal SDM, support politik anggaran dan sebagainya. Dan saya kira itu adalah persoalan teknis dan penting," kata Rieke di Gedung Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (22/9/2022).

Dalam pertemuan itu, Bawaslu, kata Rieke, lebih banyak menyampaikan hal-hal yang bersifat teknis untuk menunjang kebutuhan serta kesiapan dalam menghadapi kontestasi Pemilu 2024. 

Menurut dia, hal yang perlu digarisbawahi dalam konteks ini yaitu bagaimana Bawaslu  selaku badan yang diberikan wewenang dalam pengawasan itu dapat memastikan Pemilu 2024 akan berjalan dengan baik. 

"Menguatkan visi dan misi. Jadi kalau visi misinya sama, maka paling tidak titik temunya di Bawaslu ada melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia," ujar Rieke. 

Selain itu, pihak penyelenggara pemilu baik KPU ataupun Bawaslu, menurut Rieke juga harus melindungi para anggotanya dan belajar dari pemilu sebelumnya yang telah menewaskan beberapa anggota KPU atau Bawaslu disejumlah daerah. 

"Itu juga termasuk penyelenggara pemilunya, juga para petugas KPU dan Bawaslu dari atas sampai bawah," tutur dia. 

Ia menegaskan, jangan sampai peristiwa di Pemilu 2019 di mana para petugas banyak yang meninggal dunia, karena bekerja terlalu berlebihan itu dapat terulang kembali pada pemilu 2024. 

"Kalau penyelenggara pemilunya merasa tidak dilindungi dengan jumlah kematian yang astagfirullahaladzim ya, saya kira ini bukan cerminan visi misinya itu sudah jalan," ungkapnya.

Karena itu pada pembahasan berikutnya, Badan Pengkajian MPR bakal kembali mengundang Bawaslu guna memastikan proses penyelenggaraan pemilu dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Rieke berharap, pada pertemuan selanjutnya dapat memunculkan gagasan-gagasan yang baik mengenai persiapan dalam menghadapi pemilu mendatang.

"Sehingga ini menjadi dorongan, bukan hanya di MPR, tapi karena kami juga duduk di DPR RI bisa kami suarakan lebih lanjut di DPR RI," tandas Rieke. (GIB)

Baca Juga: Hasil Survei: Tingkat Kepuasan Publik atas Penyelengaraan Pemilu 2024 Cukup Tinggi