CARITAU JAKARTA - Isu kontrak politik antara Ganjar Pranowo dan PDIP ramai dibahas, setelah diungkap politisi asal PSI Ade Armando. Rumor yang beredar dalam kontrak politik tersebut, Ganjar menjanjikan menteri kepada partai politik (parpol).

Baca Juga: Mahkamah Konstitusi Kabulkan Sebagian Gugatan UU Pilkada oleh 11 Kepala Daerah

Ganjar sendiri usai dirinya menghadiri rapat terbatas (ratas) terkait dengan penataan kawasan Candi Borobudur bersama Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Selasa (13/6/2023) kemarin.

"Kan sistem presidensial itu soal menteri prerogatif presiden, jadi serahkan presiden,” kata Ganjar.

Dalam kesempatan sebelumnya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan, bahwa tidak ada kontrak politik antara Ganjar Pranowo dengan PDIP apabila Ganjar Pranowo terpilih menjadi presiden.

“Saya pastikan 1.000 persen tidak ada kontrak politik jika Pak Ganjar Pranowo menjadi presiden," tegas Said.

Said Abdullah menjelaskan bahwa satu-satunya kontrak politik antara Ganjar dan PDI Perjuangan adalah menjalankan cita-cita perjuangan partai, yakni menyejahterakan rakyat.

Sebelumnya, pada hari Minggu (11/6/2023), Ade Armando melalui akun Twitter bernama pengguna adearmando61 menulis, “Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP.”

Akan tetapi, pada hari Selasa (13/6/2023), Ade Armando mengklarifikasi cuitan sebelumnya dengan menyatakan, “Ganjar Pranowo sudah mengklarifikasi bahwa kalau nanti dia jadi presiden, yang akan menentukan siapa anggota kabinetnya, ya, dia sendiri. Bukan partai!". (DID)

Baca Juga: Migrant Care Laporkan Pemilih Ganda di New York ke Bawaslu